Kejari Majene Diminta Usut Dugaan Persekongkolan PPK dan Kontraktor Pembangunan Kolam Renang di Sport Centre

ditangkap polisi
Ilustrasi ditahan. (foto: ist)

Selanjutnya, pemutusan kontrak juga bisa dilakukan karena penyedia barang dan jasa lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Baca juga  DPMPTSP Sulbar Terima Sidak Asisten Setda, Disiplin ASN dan Kualitas Layanan Jadi Fokus

Tindakan PPK dinilai tidak tegas, harusnya sebelum memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan, mestinya terlebih dahulu melakukan penelitian.

Baca juga  Perkuat Integrasi Layanan Perizinan, Tim Teknis Perizinan Dinas ESDM Sulbar Ikuti Bimtek Aplikasi SAPO

PPK dapat melakukan pemutusan kontrak sejak awal apabila berdasarkan penelitian itu kontraktor dinilai tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.