Opini  

Opini: Dilema Pernikahan Dini

Oleh: Mentari Fitriana, S.Pd.I
(Pengajar TK dan Pemerhati Generasi)

Angka pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini di Kalimantan Timur (Kaltim) relative tinggi. Di beberapa kabupaten/kota, setiap tahun angkanya lebih 100 kasus. Rata-rata kondisi ini dipicu pergaulan bebas. Adapun Pengadilan Agama Balikpapan, membeberkan terdapat 35 permintaan dispensasi nikah untuk anak usia dini. Terhitung sejak januari hingga 3 mei 2023. https://kaltara.tribunnews.com/2023/05/06/

Sedangkan angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Paser masih terbilang tinggi, bahkan sempat menempati posisi pertama di Kaltim pada Agustus 2022. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser Amir Faisol.

Diungkapkan, sepanjang tahun 2022 terdapat seratus lebih anak di Paser yang melakukan pernikahan dini. Totalnya ada 158 anak yang melakukan pernikahan dini, ini sesuai data yang dikeluarkan oleh kantor Kemenag Paser. https://kaltim.tribunnews.com/amp/2023/05/04
Program kependudukan PBB (UNFPA) mengatakan bahwa 1 dari 5 anak berusia di bawah 18 tahun di seluruh dunia, sudah menikah. Adapun Indonesia menduduki peringkat ke delapan pernikahan anak terbesar di dunia. Oleh sebab itu, UNICEF dan UNFPA PBB meluncurkan program global untuk melindungi hak jutaan anak perempuan di dunia dengan mencegah anak-anak perempuan menikah pada usia terlalu muda.

Hal ini sejalan dengan perubahan batas usia minimal untuk perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16/2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Kemudian di Kaltim ditindak lanjuti melalui Instruksi Gubernur Kaltim Nomor: 463/5665/III/DKP3A Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

Mereka menilai pernikahan di bawah umur banyak membawa dampak buruk bagi anak-anak. Pernikahan usia anak masuk dalam kategori melanggar hak anak perempuan. Untuk menanggulangi hal tersebut beberapa program diluncurkan melalui BKKBN, yaitu terus meningkatkan peran Generasi Berencana (GenRe) untuk mencegah pernikahan dini pada anak dan remaja.

Namun jika dilihat lebih cermat, persoalan utama permasalahan remaja hari ini ada pada gaya hidup liberal (bebas) bukan pada usia perkawinannya. Kondisi sekuler (tidak diatur dengan Islam) dengan membatasi usia pernikahan membuka keran pergaulan bebas selebar-lebarnya. Sehingga sekuler-liberal menjadikan persoalan remaja terus meningkat mulai dari seks bebas pranikah, bullying, minim akhlak, narkoba, prevalensi merokok, minum minuman beralkohol khususnya di kalangan pelajar SMP atau remaja tahap awal (early adolescent). Serta secara umum Indonesia terus menghadapi masalah remaja, di antaranya kehamilan tidak diinginkan (KtD), aborsi, nikah dini, infeksi menular seksual (IMS), maupun HIV/AIDS.

Oleh sebab itu, Sekuler-liberal bukanlah sistem kehidupan yang baik dan layak bagi remaja hari ini. Remaja dan Generasi muda hari ini membutuhkan Al-Qur’an dan Sunah untuk menerangi kehidupan dengan syariat yang sempurna.

Dalam kaca mata Islam, pernikahan dini bukanlah sebuah permasalahan. Literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Baik itu batasan minimal maupun maksimal. Allah SWT berfirman, “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan.” (QS an-Nur [24] :32).

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Meski demikian, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akalnya dan siap melakukan proses reproduksi. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada’ wa al-wujub). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam, serta bagaimana peran Orang Tua, Lingkungan Masyarakat dan Negara untuk menyiapkannya. Wallahualam[]