Opini  

Gotong Royong Jargon Kosong Penguasa

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
*(Institut Literasi dan Peradaban)

Dalam peluncuran kampanye” Beli Kreatif Danau Toba”, Sabtu, 20 Februari 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap kesalahan yang bertahun-tahun dilakukan Indonesia. Kesalahan itu adalah bekerja sendiri-sendiri dalam membangun negeri.

Namun saat ini , menurut Luhut lagi, kerja pemerintah dan para pemangku kepentingan sudah terkoordinasi dan terintegrasi. Sehingga, mulai terlihat hasil yang menggembirakan. Semangat gotong royong itulah sebetulnya kekuatan bangsa Indonesia yang harus dijaga terus.

Koordinasi dan integrasi yang dimaksud adalah promosi produk dari daerah pariwisata prioritas lainnya, misalnya dari Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, maupun daerah lain seperti Banyuwangi dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ada 64 juta UMKM yang harus betul-betul nanti dikawinkan kepada program Berwisata di Indonesia Saja dan Bangga Buatan Indonesia tambah Luhut. Sebab di Januari 2021 terdapat 342 ribu yang boarding dengan omzet penjualan lebih dari Rp 55 miliar sehingga peningkatan pelaku UMKM yang masuk ekositen digital ini harus dikejar, sebab merekalah salah satu kekuatan ekonomi Indonesia (tempo.com, 20/2/2021).

Pendapat menteri segala urusan ini sangat-sangat kental aroma kapitalisme. Seolah pendukung sebuah negara tegak berdiri dan maju hanyalah perekonomiannya saja. Rasulullah Saw ketika hijrah ke Madinah dan mendirikan negara berdasar syariat Islam, memang mempersaudarakan kaum Adhie dengan Muhajirin, dengan maksud selain untuk keseimbangan ekonomi di awal berdirinya sebuah negara juga menjamin keamanan ada ditangan kaum Muslim , bukan yang lain.

Jika kita versuskan dengan hari ini, secara hakiki negara kita tidak merdeka penuh diatas kaki sendiri. Politik luar negeri bebas aktif tak pernah berefek baik di dalam dan luar negeri. Terbukti, dalam konstelasi politik dunia Indonesia hanya jadi pendengar dan pembebek. Berbagai kebijakan barat yang belum tentu cocok diterapkan diratifikasi. Hingga beban rakyat makin berat setiap harinya. Ibarat anak, Indonesia kita tak memiliki ayah (negara) yang melindungi dan memenuhi segala kebutuhannya.

Kedua, hal yang perlu diperjelas juga bahwa pertumbuhan ekonomi tidak ditunjang oleh UMKM, meskipun dari data pertambahan pelaku UMKM semakin bertambah, tetap saja tak berefek pada indek kemiskinan bakal menurun. Yang pasti kesenjangan akan semakin melebar. Sebab, aspek yang digarap UMKM hanyalah skala rumah tangga, berapa besaran pajak yang akan diperoleh jika dibandingkan dengan pengelolaan SDA negara ini?

Maka benarlah jika Allah mensyariatkan pengelolaan SDA sebagai sumber pendapatan yang kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan 6 kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan). Kepala negara sebagai wakil rakyat bekerja penuh ketakwaan dan tidak sekalipun menyerahkan pengelolaan SDA kepada asing. Hal itu diharamkan, sebab pasti akan membawa kepada mudharat. Sekaranglah buktinya.

Korporasi berpesta di atas SDA negeri kita, mulai dari yang terpendam di dalam tanah, di permukaan, hutan, laut, perairan sungai, danau dan lain sebagainya. Pemerintah hanya kebagian mengesahkan UU yang memayungi tingkah polah kapitalis itu. Maka semestinya kita sadar, hak kita dikangkangi asing. Hidup yang berat, kebutuhan pokok tak semua terpenuhi, semua karena salah urus. Kita pakai aturan manusia yang jelas-jelaa beda kepentingan dan disesuaikan pesanan.

Sebagai kesimpulan, persoalan terbesar yang membelit negara kita bukan hilangnya gotong royong atau masing-masing departemen bekerja sendiri. Justru gotong royong hari ini hanya jargon kosong penguasa, mereka melakukannya untuk amal buruk, menzalimi rakyat. Pernyataan Luhut sangatlah menjebak. Kapitalisme yang diadopsi negara inilah biang keroknya. Sebab, sejak kapitalisme berkuasa, jelas-jelas rakyat makin sengsara.

Banyak pihak baik dari tokoh masyarakat, ulama, mahasiswa dan masyarakat umum yang menyerukan tolak Omnibuslaw, sebab UU itu representatif penjajahan gaya baru kaum kapitalis namun pemerintah tetap jalan, bahkan terkesan buru-buru, hutang kita pun bertambah lagi padahal banyak pihak mengingatkan bahayanya. Dan masih banyak lagi contohnya, bukti kegagalan ini semakin panjang jika disebutkan, artinya sudah tak mungkin lagi dipertahankan jika memang kita menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Wallahu a’ lam bish showab. (*)