Oleh : Katmiasih
( Pemerhati Sosial )
Hiruk pikuk tentang; pemilihan presiden (pilpres) 2024 sudah mulai terasa. Para politikus dari berbagai partai politik mulai membuat gerakan-gerakan manuver politiknya. Dari perencanaan koalisi sampai menentukan siapa calon presiden maupun wakil presiden sudah mulai ada pembicaraannya. Walaupun ada sebagian ketua partai politik yang menyanggah wacana tersebut.
Hal yang menarik perhatian publik tentang pemilihan presiden (pilpres) 2024 yaitu tentang anggaran yang diminta Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) sebesar 86trilyun. Anggaran ini lebih besar dari anggaran pemilihan presiden sebelumnya. Belum lagi dana untuk pilkada yang diperkirakan sebesar 26,2 trilyun. Suatu dana yang luar biasa besar ditengah kita masih menghadapi bencana pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya.
Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin menyoroti anggaran fantastis Pemilu 2024. Menurut Sultan, biaya pemilu ke depannya pasti akan terus meningkat. Hal tersebut merupakan jebakan dari sistem demokrasi liberal yang harus kita hindari. Sudah saatnya kita kembali mekanisme demokrasi Pancasila yang lebih berkualitas dan ekonomis,” kata Sultan dalam keterangannya, (www.Beritasatu.com) Minggu (19/9/2021).
“Sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita,” kata Sultan.
“Jika pemilu harus dibiayai dengan hutang, betapa naifnya bangsa ini. Dalam suasana bangsa yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, sebaiknya anggaran difokuskan pada pembenahan sistem dan manajemen kesehatan dan pendidikan, serta upaya pemulihan ekonomi nasional,” ucap Sultan Najamudin.
Demokrasi sistem kufur
Kalau mendengar kata demokrasi banyak terbesit dipikiran kita dengan slogannya “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Slogan yang begitu terasa sangat manis namun pada kenyataan hanya meninggalkan kepahitan. Slogan itu hanya tinggal slogan semata. Banyak kerusakan dan kedzoliman yang dilakukan aparatur yang ada didalam demokrasi ini.
Dalam demokrasi ada istilah “Tidak ada makan siang yang gratis”. Maksud dari ungkapan ini adalah dalam demokrasi semua tindakan maupun keputusan pemerintah lebih mementingkan kepentingan pemilik modal. Karena pemilik modal yang mendukung mereka untuk bisa menduduki kekuasaan yang mereka inginkan.
Didalam demokrasi pula segala tindakan kotor banyak terjadi. Dari money politics sampai korupsi menjadi tindakan yang lumrah dilakukan. Money politics banyak dilakukan oleh calon pemimpin atau calon wakil rakyat. Mereka tak segan-segan menggelontorkan dana milyaran rupiah agar bisa dipilih menjadi wakil rakyat, yang tak kalah gencarnya,adalah para calon politikus itu bisa menyewa para buzzer hanya untuk menyebarkan berita bohong (hoax) tentang lawan politiknya. Mereka juga menjadikan bisnis konflik komunial antar suku,agama dan golongan menjadi alat yang biasanya mereka lakukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Dalam sistem demokrasi melakukan segala hal tanpa melihat haram dan halal menjadi sangat lumrah dan wajar. Sehingga ketika dalam Islam, system demokrasi ini adalah sebuah sistem yang Kufur karena menghalalkan segala cara salad meraih keberhasilan Tanpa melihat lagi halal Dan Haram nya.
Sistem Pemerintahan Islam Yang Shohih
Islam adalah agama yang sempurna, karena dalam Islam ada bagian yang tidak dimiliki agama lain yaitu akidah syiasyiah. Akidah ini menjelaskan tentang perpolitikan, tentang bagaimana negara mengurusi umat(meriayah umat). Rosulullah sebagai suri tauladan yang sempurna bagi kita juga menerangkan dan mencontohkan bagaimana cara dalam mengurusi pemerintahan. Penegakan hukum syariat Allah menjadikan landasan setiap keputusan negara.
Dalam Islam pun diajarkan bagaimana cara mengangkat pemimpin negara. Dalam Islam proses pemilihan seorang pemimpin negara tidak memerlukan waktu yang lama sehingga tidak akan memerlukan anggaran negara yang sangat besar.
Meskipun proses pemilihan pemimpin dalam islam tidak memakan waktu yang lamarannya, names y seorang yang dicalonkan sebagai seorang pemimpin negara tidak boleh sembarang. Mereka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya muslim, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan untuk memimpin negara. Para calon pemimpin negara dalam sistem islam mengetahui bahwa akan ada beban tanggung jawab yang berat yang harus mereka pertanggungjawaban tak hanya dihadapan umat namun dihadapan Allah, sehingga tidak sembarang orang yang berhak diangkat dan di calonkan menjadi seorang pemimpin dalam Islam tapi harus memenuhi kriteria tersebut, dan siap menanggung amanah langsung dari Allah SWT untuk menerapkan aturan Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari.
Jelas tergambar bagaimana pemilihan dalam sistem Islam sangat selektif, efektif dan efesien. Tidak membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama. Dalam sistem Islam ketaatan dan ketaqwaan iman menjadi landasan mereka menjabat suatu jabatan. Mereka mementingkan akhirat diatas kesenangan dunia.
Wallahualam bishowab
