Opini  

Perombakan Postur APBN, Lagi?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih (Institut Literasi dan Peradaban)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan akan melakukan perombakan dalam dua bulan ke depan, pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian bantalan prioritas masyarakat karena pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. “Implikasinya postur APBN-nya berubah, nah dalam dua bulan ke depan, kita akan bicara dengan dengan DPR, kita sudah bicara disidang kabinet bagaimana postur APBN di 2022 ini akan bergerak berubah,” tutur Sri Mulyani dalam B-Talk yang diselenggarakan Kompas TV, Selasa (10/5/2022).

Pentingnya ada perombakan karena dalam dua tahun terakhir APBN difokuskan hanya untuk penanganan pandemi Covid-19. Baik itu dengan memberikan vaksinasi kepada masyarakat, biaya penanganan rumah sakit untuk pasien yang terpapar, dan juga bantuan untuk masyarakat yang terdampak dengan bantuan sosial (bansos) agar bisa meningkatkan belanjanya karena mobilitasnya dibatasi.

Tahun ini, meski Program PEN tetap akan didominasi bansos, tapi kali ini dengan tujuan membentuk bantalan subsidi untuk mengurangi shock yang dahsyat dari perekonomian global. Misalnya, kondisi global yang saat ini cukup berbeda, baik itu karena masalah umum ekonomi, inflasi global yang cukup tinggi, dan juga ekonomi yang terimbas akibat adanya perang antara Rusia dan Ukraina.
Menurut Sri Mulyani, ini adalah bentuk kewaspadaan pemerintah terhadap tantangan ekonomi global ini karena juga bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional ke depannya (Kompas.com, 11/5/2022).

APBN Rentan Perubahan

Kita tahu, setiap negara pasti membutuhkan biaya untuk pembiayaan seluruh kegiatan negara dan masyarakatnya. Dan negara yang kuat bisa dipastikan memiliki sumber keuangan yang kuat dan beragam. Tidak mudah goyah dengan konflik negara lain, hal itu bisa dicapai jika unsur pendapatan anggarannya tidak bergantung kepada negara lain, baik berupa utang maupun yang lain.

APBN , dalam penyusunannya sangat rentan perubahan dan diselipi kepentingan segelintir pemilik modal. Hal ini sudah bukan rahasia lagi, hal ini karena Indonesia mengambil sistem politik demokrasi, dimana, kekuasaan tidak murni milik penguasa, melainkan pengusaha yang memunculkan politik balas budi akibat pembiayaan pemilihan pemimpin yang sangat mahal. Mereka tak segan mengutak-atik anggaran demi kepentingan segelintir orang, memang oknum, namun cara kerjanya tersistem sehingga sangat kuat jika dilakukan secara terencana dan oleh banyak orang yang saling terkait. Publik mungkin masih ingat dengan kasus korupsi yang melibatkan dinasti kepemimpinan, semisal di Tangerang atau Pasuruan.

Dan inilah yang terjadi, negara hanya fokus pada penyediaan bantalan subsidi, bukan penjamin kesejahteraan. Dengan alasan untuk menghindari shock yang dahsyat dari perekonomian global. Padahal sejatinya tidak ada kaitannya. APBN negara ini tersusun dari pajak dan utang. Tanpa adanya konflik negara-negara internasional sekalipun, APBN akan terpuruk juga, defisit bahkan bisa bangkrut, hanya menunggu waktu saja.

Padahal, Indonesia negara kaya, sumber daya alamnya melimpah, sayang, sudah bukan milik Indonesia lagi secara hukum. Mengandalkan pajak? Sekalipun sudah diperluas beberapa kali objek pajak, tetap tak sesuai target, yang miskin tak mampu bayar, yang kaya dan malah harta yang dilaporkan bukan sebenarnya karena sebagian disembunyikan di luar negeri malah mendapatkan insentif pajak alias keringanan denda.

Kapitalisme, yang menjadi sistem perekonomian negara juga terbukti tak mampu mensejahterakan rakyat. Malah mengekploitasi habis-habisan kekayaan alam dengan dalih investasi agar perekonomian lebih berkembang. Padahal sejatinya inilah penjajahan gaya baru. Masih hangat ketika masyarakat digoyang dengan kelangkaan minyak goreng dan ketika ada di pasaran harga selangit? Padahal ladang sawit nomor dua terbesar di Asia Tenggara setelah Malaysia.

Ketundukan penguasa kepada para mafia minyak benar-benar membuktikan siapa yang ingin berkembang dan lebih baik, para pengusaha yang sudah berinvestasi besar-besaran di negeri ini, terhadap barang-barang tambang atau vital lainnya yang seharusnya menjadi hak masyarakat luas. Setiap kebijakan yang disahkan , sangat kental aroma oligarki, bagaimana rakyat bisa sejahtera?

Negara-negara berkembang, dikendalikan oleh negara maju dalam hal politik luar dan dalam negerinya. Semua agar tetap berada dalam kendali negara pengemban kapitalisme. Faktanya, selain sebagai negara subur penghasil SDA terbanyak, negara-negara berkembang juga pasar yang sangat strategis dalam mendistribusikan produk negara kapitalis , itulah mengapa di gagas pasar bebas. Tak ada batasan, semua boleh jualan, tak ada pajak tak ada pungutan apapun. Akibatnya yang kuat makin kuat yang lemah menghilang bahkan hancur. UMKM digenjot, SDA melayang ke luar negeri dan kita impor. Ironi!

Baitul Mal, Ada Untuk Maslahat Kaum Muslim

Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslim. Sumber pemasukan tetap Baitul Mal adalah fa’i, ghanimah, Anfal, kharaj, jizyah dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus rikaz, tambang serta harta zakat.

Khusus untuk zakat tidak dikeluarkan kecuali untuk delapan ashnaf yang sudah disebutkan Alquran. Ada mekanisme lain ketika harta di Baitul Mal kosong sementara kewajiban negara harus tetap berjalan misalnya untuk keperluan gaji pegawai, tentara, jihad fi Sabilillah, membangun jalan, masjid, sekolah yang jika keberadaannya tidak ada membahayakan kaum Muslim dan lainnya, yaitu dengan mewajibkan pajak.

Namun pajak diwajibkan harus sesuai ketentuan syariat, sebagaimana Baitul mal dimana pos pemasukan dan pengeluarannya juga ditetapkan syariat. Di antaranya akan dihentikan jika menurut pandangan Khalifah, sudah mencukupi dari dana yang dibutuhkan.

Perbedaan dengan anggaran belanja di dalam negara demokrasi adalah anggaran belanja dinyatakan melalui peraturan setiap tahun, dikukuhkan parlemen, bisa saja diterima atau ditolak. Hal ini karena anggaran pembuatannya sama dengan peraturan ( sejenis undang-undang). Sedang dalam Islam semua itu tidak dibutuhkan. Pendapatan dan pengeluaran ditetapkan syariat, Khalifah memang diberi kewenangan untuk menentukan pasal, istilah serta dana yang dibutuhkan oleh semuanya ketika tampak ada kemaslahatan, tanpa memperhatikan waktu-waktu tertentu.

Bukan berarti negara Islam tidak memiliki anggaran tahunan. Tetap dibuat pasal serta dana yang dikhususkan untuk masing-masing pasal ( masalah/proyek) dan hal itu diserahkan pada kebijakan serta ijtihad Khalifah. Sebab ini adalah masalah pelayanan terhadap umat. Syariat telah menetapkan demikian maka perintah Khalifah wajib dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin. Satu hal lagi, penyusunan anggaran, di dalam Islam tidak akan memakan waktu dan biaya yang besar, apalagi hingga perlu adanya perombakan postur. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat yang bisa segera terlaksana, bahkan tak ada khawatir bila terjadi kekurangan. Wacana utang dan pajak samasekali tak ada dalam anggaran Baitul Mal. Tentu kestabilan pendanaan adalah sesuatu yang sangat urgen dalam sebuah negara. Namun jika harus terus menerus dirombak, bahkan tak berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk apa? Wallahu a’ lam bish showab.