Oleh: Muhammad Yusuf, S.H., M.H.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada 20 November 2026 menutup satu babak penting dalam perjalanan politik daerah ini. Syamsul Samad terpilih sebagai Wakil Gubernur Sulbar untuk sisa masa jabatan 2025–2030 dengan perolehan 34 suara, mengungguli Fatmawati Salim yang meraih 9 suara. Pemilihan ini mengisi kekosongan jabatan setelah wafatnya almarhum Salim S. Mengga.
Hasil ini patut dibaca lebih dari sekadar angka. Di baliknya ada dua hal yang saling menguatkan: kepatuhan pada hukum dan kecermatan merawat politik. Keduanya layak dibahas agar publik memahami proses ini secara utuh.
Mengapa Dua Nama? Meluruskan Tafsir Hukum
Di ruang publik sempat muncul pertanyaan: mengapa Gubernur Suhardi Duka (SDK) meneruskan dua nama ke DPRD, padahal yang dibutuhkan hanya satu Wakil Gubernur? Pertanyaan ini wajar, tetapi jawabannya jelas secara hukum.
Pertama, soal objek pengaturan. Pasal 2 PP Nomor 102 Tahun 2014 mengatur jumlah jabatan Wakil Gubernur berdasarkan jumlah penduduk. Dengan penduduk sekitar 1,53 juta jiwa, Sulbar mendapat jatah satu Wakil Gubernur. Aturan ini bicara soal kuota kursi. Sementara itu, Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 bicara soal mekanisme pencalonan: partai atau gabungan partai pengusung mengusulkan dua calon melalui gubernur kepada DPRD, untuk dipilih satu di antaranya. Dua norma ini tidak bertabrakan karena mengatur hal yang berbeda. Yang satu menentukan berapa kursinya, yang lain menentukan bagaimana kursi itu diisi.
Kedua, soal hierarki. Dalam asas lex superior derogat legi inferiori, undang-undang berkedudukan lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Seandainya ada yang menafsirkan PP 102/2014 seolah membatasi pengusulan menjadi satu nama, tafsir itu tidak bisa mengalahkan ketentuan Pasal 176 UU Pilkada.
Ketiga, soal kepatuhan prosedural. Jika Gubernur hanya mengajukan satu nama, justru di situlah letak persoalannya. Langkah itu meniadakan hak pilih anggota DPRD dan membuat proses pemilihan cacat secara hukum. Karena itu, meneruskan dua nama dari koalisi pengusung bukan manuver politik, melainkan pelaksanaan perintah undang-undang. Prosesnya sah, transparan, dan tidak meninggalkan preseden buruk.
Membaca Dinamika Politiknya
Dari sisi politik, keputusan mengajukan Syamsul Samad dan Fatmawati Salim mencerminkan kedewasaan Gubernur SDK dalam mengelola koalisi tujuh partai pengusung. Dua figur ini memiliki bobot yang berbeda tetapi sama-sama bermakna. Fatmawati Salim mewakili keluarga besar almarhum Salim S. Mengga, sementara Syamsul Samad adalah kader senior dan politisi tiga periode. Mengakomodasi keduanya adalah kompromi yang elegan: ruang demokrasi dibuka secara adil, tanpa penjegalan administratif, dan penghormatan politik tetap terjaga.
Ada pula pertimbangan akselerasi birokrasi. Dalam pesan politiknya menjelang pemilihan, Gubernur menekankan pentingnya harmoni dan keselarasan kerja di antara pimpinan daerah, tanpa manuver atau “trik”. Dalam konteks itu, terpilihnya Syamsul Samad membawa keuntungan strategis. Kesamaan frekuensi kerja serta pemahaman mendalam tentang tata kelola anggaran dan legislasi di tingkat provinsi akan mempercepat koordinasi eksekutif dan legislatif. Sisa masa jabatan yang tidak panjang menuntut pemerintahan yang tidak membuang waktu untuk adaptasi.
Malaqbi dan Sipamandaq: Kearifan yang Diuji
Suksesi ini juga dekat dengan nilai-nilai luhur Mandar. Malaqbi mengajarkan sikap bermartabat dalam tutur, perilaku, dan kepatuhan pada aturan. Sipamandaq mengajarkan semangat saling menguatkan. Kontestasi di parlemen daerah semestinya dimaknai dalam kerangka ini: bukan ajang saling menjatuhkan, melainkan mekanisme mencari figur terbaik untuk memikul amanah rakyat secara terhormat.
Perbedaan dukungan di ruang sidang paripurna selesai begitu palu penetapan diketuk. Pesan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, relevan di titik ini: seluruh elemen diajak menempatkan cinta dan tanggung jawab terhadap Sulawesi Barat di atas perbedaan politik. Pesan itu sekaligus pengingat bahwa pihak yang kalah suara tetap bagian dari rumah besar yang sama.
Setelah Palu Diketuk
Proses pemilihan telah tuntas, maka energi pemerintahan di bawah duet Suhardi Duka dan Syamsul Samad kini harus dipusatkan sepenuhnya pada agenda pembangunan: pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan warga. Publik berhak menagih janji kerja nyata.
Kritik dan pengawasan masyarakat tetap diperlukan sebagai vitamin demokrasi. Namun, sebagaimana tradisi Malaqbi, kritik yang baik disampaikan dengan data dan adab, dan diiringi ruang bagi pasangan pimpinan daerah ini untuk membuktikan kinerjanya.
Terpilihnya Syamsul Samad pada akhirnya menunjukkan bahwa kepatuhan pada hukum dan kearifan politik tidak harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan beriringan, dan di Sulawesi Barat, hal itu terbukti lewat satu rapat paripurna.
Penulis adalah Alumni Hipermaju dan Ketua Komando 11 Manakarra Sulbar.













