MAMUJU – Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Pertemuan Pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat penataan organisasi, meningkatkan efektivitas manajemen aparatur sipil negara (ASN), serta menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja yang nyata.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Hadrawiyah P., yang hadir bersama staf mengikuti seluruh rangkaian pembahasan.
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap jabatan memiliki uraian tugas yang jelas, penempatan pegawai yang tepat, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya membangun sistem organisasi yang mampu menjawab tantangan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pelaksanaan pemetaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ini sejalan dengan implementasi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta membangun sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan penataan kelembagaan secara terukur melalui penyusunan Anjab dan ABK yang akurat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki menyampaikan bahwa penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih efektif dan profesional.
“Pemetaan yang akurat akan memberikan gambaran nyata mengenai kebutuhan sumber daya manusia di setiap unit kerja, sehingga penempatan pegawai dapat dilakukan secara tepat sesuai kompetensi dan beban kerja masing-masing,” kata Suyuti.
Ia juga menegaskan bahwa Dinas Pangan berkomitmen mendukung seluruh kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta memperoleh pemaparan mengenai mekanisme penyusunan Anjab dan ABK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari identifikasi jabatan, penyusunan uraian tugas, analisis beban kerja, hingga proses validasi data yang menjadi dasar penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara pada masing-masing perangkat daerah.
Narasumber dari Biro Organisasi menjelaskan bahwa Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan organisasi yang lebih efektif. Penyusunan Anjab bertujuan memberikan kejelasan mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pemangku jabatan. Sementara itu, Analisis Beban Kerja dilakukan untuk mengukur jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga kebutuhan pegawai dapat dihitung secara objektif berdasarkan kondisi riil organisasi.
Selain menjadi forum penyamaan persepsi, pertemuan ini juga menjadi wadah koordinasi antarperangkat daerah dalam menyamakan metode penyusunan data Anjab dan ABK. Kesamaan pemahaman diharapkan mampu menghasilkan dokumen yang berkualitas dan dapat dijadikan dasar dalam berbagai kebijakan manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, hingga evaluasi kelembagaan. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia secara lebih efisien.
Bagi Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, hasil pemetaan Anjab dan ABK akan menjadi salah satu dasar penting dalam memperkuat pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, distribusi pangan, keamanan pangan, serta penganekaragaman konsumsi pangan. Penataan organisasi yang didukung oleh data kebutuhan pegawai yang akurat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan memperkuat koordinasi antarbidang sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung reformasi birokrasi melalui penataan organisasi yang modern, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata. Dengan tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang komprehensif, diharapkan kualitas tata kelola organisasi terus meningkat, pengelolaan aparatur menjadi lebih profesional, serta pelaksanaan program pembangunan di sektor pangan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.
