Opini  

Opini: ASN Diganti Robot, Solusi Ataukah Ilusi ?

Oleh : Ummu Aulia
(Pengurus MT Mar’Atul Mutmainnah)

Wacana pemerintah untuk menggantikan manusia dengan kecerdasan buatan atau articifial intelligency (AI) sudah terdengar sejak dua tahun lalu. Tepatnya, ketika Presiden Joko Widodo memangkas jabatan eselon III dan IV. Pada saat itu, Kementrian Keuangan menjadi Kementrian pertama yang menjalankan Kebijakan ini. Terdapat 112 pejabat eselon Kementrian Keuangan yang saat ini berstatus sebagai pegawai fungsional.

“Yang eselon III dan IV akan kami pangkas dan kami putuskan akan digantikan dengan AI,” Kata Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan,Jakarta,Kamis, 28 November 2019

Dilansir dari tirto.id, Presiden Jokowi beralasan bahwa pemangkasan jabatan eselon tersebut tidak hanya bertujuan untuk memangkas birokrasi yang menghambat perizinan tapi juga sebagai langkah awal untuk mengganti PNS dengan robot.

Berselang dua tahun setelah pernyataan Jokowi tersebut. Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali melempar isu yang serupa. Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa rencana menggunakan robot dalam sistem administrasi pemerintahan tidak lain adalah untuk mempercepat inovasi pelayanan terhadap masyarakat.” Keinginan Pak Jokowi PNS diganti dengan robot bukan berarti PNS-nya terus dipangkas”, Kata Tjahjo, Rabu (1/12/2021).

Solusi ASN Berkualitas dan Menghemat Pengeluaran APBN ?

Zudan Arif Fakhrullah (Korpri) menjelaskan bahwa tujuan pemerintah menerapkan technologi dalam sistem administrasi pemerintahan adalah untuk memicu seluruh ASN meningkatkan kapabilitas mereka menjadi lebih berkulitas, mumpuni, efisien, dan efektif. Sebaliknya, jika ASN kualitasnya tidak memadai maka akan lebih mudah digantikan oleh robot AI.

Baca juga  Opini: Kebebasan Yang Menjauhkan dari Syariat, Kerugian Dunia Akhirat

“PNS yang berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot atau mesin. Tetapi, PNS yang tidak berkualitas sudah pasti akan digantikan oleh robot,” kata Zudan dalam keteragan tertulis, Rabu, 1 Desember 2021″. Jadi, ini untuk memacu dan memotifasi para ASN agar menjadi ASN yang berkualitas.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah langkah yang diambil oleh pemerintah ini betul betul mampu untuk menghasilkan ASN berkualitas? Jawabannya tentu akan sulit. Dan pada faktanya langkah ini bukannya menyelesaikan persoalan justru sebaliknya akan menciptakan masalah baru. Seperti semakin meningkatnya angka pengangguran dikarenakan akan banyak ASN yang dicopot, juga perekrutan ASN akan semakin dipersulit dan diperketat. Hal ini terbukti dari jumlah ASN yang terus menerus menurun karena Jumlah ASN yang pensiun tidak sejalan dengan jumlah ASN yang direkrut dan kondisi ini akan diperparah ketika ASN digantikan oleh robot.

Pun halnya yang menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan untuk menggantikan ASN dengan robot adalah karena pemerintah menganggap APBN cukup terbebani karena tingginya kebutuhan gaji ASN, tunjangan beserta biaya pensiunan ASN. Hingga, agar bisa menghemat pengeluaran APBN. Maka, diambil langkah untuk menggantikan ASN dengan robot. Namun, pada faktanya alih alih menghemat anggaran sebaliknya justru bisa jadi pengeluaran akan semakin banyak. Karena, dialihkannya tugas ASN kepada robot jelas membutuhkan biaya yang banyak seperti biaya pengadaan, operator, juga biaya reparasi jika robot itu rusak.

Baca juga  Opini: Hilangnya Fungsi Qawwamah

Sekedar Ilusi Kesejahteraan?

Jauh panggang dari api ataukah hanya sekedar Ilusi, mungkin kata inilah yang patut dilontarkan melihat kondisi selama ini, terkait langkah pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan untuk kesejahteraan dan menyelesaikan persoalan.

Seperti saat ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk menggantikan ASN dengan robot tampak bahwa pemerintah hanya sibuk melakukan pencapaian fisik dan kemajuan tekhnologi global. Tanpa mampu memberikan pengaruh dan perubahan besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Disatu sisi, berupaya agar bisa setara dengan negara maju yang handal dalam teknologi tapi disisi lain justru mengabaikan kebutuhan dasar rakyat terutama lapangan pekerjaan.

Tapi memang seperti inilah tabiat sistem kapitalisme sekulerisme yang diemban oleh negara saat ini. Kesejahteraan yang dijanjikan hanyalah sekedar Ilusi. Karena, pada dasarnya kesejahteraan dalam sistem saat ini hanya diukur dari pencapaian fisik dan kemajuan teknologi.

Sementara disisi lain kesejahteraan dalam hal kebutuhan dasar individu seperti sandang, papan,dan pangan tidak terpenuhi dengan baik juga dalam hal keamanan, kesehatan, pendidikan dan juga pekerjaan yang layak belum terwujudkan. Padahal sejatinya, tujuan penting dalam bernegara adalah menyejahterakan individu masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Baca juga  Gotong Royong Jargon Kosong Penguasa

Peradaban Islam

Sepanjang sejarahnya peradaban islam terkenal luas dalam hal memenuhi kesejahteraan setiap individu masyarakat. Tidak hanya dalam hal kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan dan pangan serta pendidikan juga kesehatan. Peradaban Islam juga memberikan perlindungan dan meningkatkan taraf hidup manusia, memajukan sains dan tehnologi.

Selama kurang lebih 1300 tahun peradaban Islam mampu bertahan terhadap dinamika zaman dan tanpa intervensi negara lain. Semua ini karena sistem ekonomi dan sistem pemerintahan Islam tidak hanya bersifat menoleransi kemajuan tapi juga bersifat mendorong kemajuan. Tidak hanya itu ekonomi peradaban islam tidak dikuasai oleh asing sehingga tidak menjadikan segala hal didorong untuk kepentingan komersial semata.

Dalam Islam segala hal itu berasal dari Allah Swt., sehingga digunakan semata mata untuk mendekatkan diri pada Allah Swt. Pun halnya dengan penemuan tehnologi. Artinya, teknologi bukan memperburuk keadaan atau menambah masalah baru melainkan tehnologi dimanfaatkan untuk kemaslahatan individu manusia, jauh berbeda dengan sistem saat ini justru segala kecanggihan teknologi seolah disalahgunakan sebagian pihak dan menimbulkan masalah baru. Wallahu A’lam.