Daerah  

Lewat Komunikasi Publik, DiskominfoSS Sulbar Perkuat Edukasi Pengelolaan Pangan

DiskominfoSS Sulbar Perkuat Edukasi Pengelolaan Pangan

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan pangan melalui kegiatan Capacity Building dan Benchmarking Penguatan Pengelolaan Pangan yang laksanakan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bapanas memaparkan arah kebijakan nasional pengelolaan pangan, meliputi penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), strategi distribusi pangan antarwilayah, pengelolaan neraca pangan, hingga penguatan rantai pasok komoditas pangan strategis.

Baca juga  Disperkimtanhub Sulbar Kawal Kelancaran Lalu Lintas Selama MTQ XI di Mamuju, Siagakan Personel di Titik Strategis

Rombongan Sulawesi Barat dipimpin Asisten II Setda Provinsi Sulawesi Barat, Rahmat, yang mewakili Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Turut hadir unsur Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten, perangkat daerah terkait, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, serta para pelaku usaha klaster pangan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik yang dapat diimplementasikan dalam penguatan pengelolaan pangan di daerah.

Baca juga  Dinas Pangan Sulbar Ikuti Upacara Hari Kesadaran Nasional, Sekda Tekankan Disiplin ASN dan Komitmen Pembangunan Daerah

Harapannya, koordinasi yang semakin kuat akan mampu menjaga ketersediaan pasokan, menekan gejolak harga, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Ridwan menambahkan, selain berperan aktif dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, DiskominfoSS Sulbar juga berkomitmen memperkuat pengelolaan data sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan daerah.

Baca juga  PKS Sulbar Siap mengikuti Verifikasi Partai Politik

Menurutnya, melalui penyediaan data pangan, masyarakat Sulawesi Barat dapat memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan tepercaya.

“Kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan fondasi utama dalam mengendalikan laju inflasi, sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan ketahanan pangan,” kata Ridwan.(Rls)