DPRD Majene Terima Kunjungan Kerja Pansus DPRD Bone

foto : humas DPRD Majene

POINSEMBILAN.COM-MAJENE, DPRD Kabupaten Majene menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (06/07/2021) pukul 10.00 wita.

Rombongan DPRD Bone yang hadir adalah Pansus I, II dan III, Sekretariat DPRD Bone beserta Eksekutif. Kunjungan ini ditujukan untuk sharing informasi terkait pengelolaan zakat, pengelolaan keuangan daerah, dana penyelenggaraan pilkada, TPA dan pengelolaan sampah.

Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado, SE. dan Wakil Ketua M. Idwar bersama H. Antoni Hamdani, Rahman, A. Ma., Sadli dan Muh. Safaat, menerima kunjungan tersebut didampingi Kepala BKAD H. Kasman Kabil, Kepala DLHK H. Sudirman, Asisten Pemerintahan sekaligus Pelaksana Kabag Kesra Hj. Nahdla dan Baznas Majene.

Setelah sesi perkenalan kedua pihak, masing-masing Pansus kemudian menyampaikan informasi yang ingin digali. Berdasarkan pertanyaan Pansus I terkait pengelolaan zakat, Baznas Majene menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat Majene belum menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut, sehingga berharap ada intervensi pemerintah agar mewajibkan ASN membayarkan zakatnya melalui Baznas. Nahdla lalu menambahkan bahwa nantinya Baznas akan gencar melakukan sosialisasi guna pemanfaatan lembaga ini.

Selanjutnya pertanyaan Pansus II terkait pengelolaan keuangan daerah dan dana penyelenggaraan pilkada ditanggapi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Majene. Kasman menyatakan bahwa ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dibahas di DPRD.

Ia juga mengatakan bahwa ranperda tersebut sudah 75 % matang karena telah melalui tahap harmonisasi di Kemenkum-HAM. Sementara terkait dana penyelenggaraan pilkada, Ia menyatakan belum ada Perda yang ditetapkan. Sehingga kedepannya Pemda Majene dapat melakukan komparasi ke Pemda Bone yang telah menetapkan Perda ini, sekiranya Pemda Majene akan mengusulkan ranperda tersebut untuk menghadapi Pilkada mendatang.

Untuk pertanyaan Pansus III terkait TPA dan pengelolaan sampah ditanggapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Majene. Sudirman mengatakan lokasi TPA sebaiknya berjarak 500 meter dari pemukiman warga, namun di Majene lokasinya bahkan ditempatkan 1 KM dari pemukiman warga. Ia juga mengatakan intervensi DPRD khususnya saat pembahasan anggaran selalu mendukung program DLHK.

Penyerahan cenderamata dari DPRD Bone dibalas dengan penyerahan Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Pengelolaan Sampah dan Perda Pengelolaan Zakat dari DPRD Kab. Majene, sekiranya bisa menjadi pembanding Ranperda yang akan dibahas di DPRD Kab. Bone. (adv-satriawan)