MAJENE– Rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Gedung DPRD Majene terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, Rabu, 15 Maret 2023.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil ketua DPRD Adi Ahsan tersebut, telah membahas beberapa poin pembahasan.
Sejumlah poin tersebut diantaranya rencana pelaksanaan Pilkades di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Majene, yang sudah sekian kali tertunda pelaksanaannya.
Terungkap bahwa molornya pelaksanaan Pilkades disebabkan minimnya anggaran yang disiapkan oleh Pemda. Pasalnya, Pemda Majene hanya siapkan sebanyak Rp 300 Juta, yang semula diformulasikan sesuai permintaan kadis PMD sebanyak kurang lebih Rp 1 M.
Dalam paparannya, Adi Ahsan meminta ketegasan kepada Pemda melalui kabid Anggaran BKPAD untuk dapat menambah anggaran sebanyak Rp 500 juta, sehingga total anggaran untuk pelaksanaan Pilkades sebanyak Rp 800 juta.
Permintaan itu disanggupi kabid anggaran BKPAD selalu wakil Pemerintah Daerah dan disepakati pelaksanannya pada September sampai Oktober 2023 mendatang.
Adapun kesimpulan hasil pada RDP DPRD Majene disampaikan langsung wakil ketua II DPRD Majene yaitu :
- Anggaran Pelaksanaan Pilkades ditambah Rp 500 juta, semula Rp 300 juta menjadi Rp 800 juta dan pelaksanaannya pada September sampai Oktober 2023 mendatang
- Anggaran dana desa, yang termaktub di APBD Tahun 2023, senilai kurang lebih Rp 38 M, akan dirubah sesuai ketentuan aturan, yakni senilai Rp 50,8 M ditambah dengan tunggakan bayar Rp 4,1 M, paling lambat bulan Mei 2023.
- Dana desa akan disalurkan paling lambat sebelum hari raya idul fitri, dengan catatan, jika dana DAU yang ditentukan ditransfer pusat, maka nilainya kisaran Rp 4,1 M dikali tiga. Jika dana DAU yang ditentukan belum ditransfer dari pusat sebelum hari raya, maka nilainya dikisaran Rp 2,7 M dikali tiga.
Rapat dengar pendapat RDP dihadiri anggota DPRD Majene Komisi I, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD, Kabid Pemdes, Kabid anggaran BKPAD, kabid perbendaharaan, kasda dan beberapa kepala desa yang sempat hadir. (adv)
