Daerah  

Perkuat Integrasi Layanan Perizinan, Tim Teknis Perizinan Dinas ESDM Sulbar Ikuti Bimtek Aplikasi SAPO

MAMUJU — Dalam rangka memperkuat kapasitas tim teknis perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Luther selaku tim teknis perizinan Dinas ESDM Sulbar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Aplikasi SAPO (Sistem Aplikasi Perizinan Online). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 15 September 2026.

Baca juga  Hari Jadi Sulbar ke-19 Tekankan Kebersamaan dan Kualitas

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya penguatan integrasi layanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam mendukung digitalisasi perizinan sektor ESDM melalui platform SAPO. SAPO telah menjadi tonggak penting dalam transformasi digital pelayanan publik di Sulawesi Barat, yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha mengurus berbagai izin dan non-izin secara online, menghemat waktu dan tenaga, serta meminimalkan birokrasi.

Partisipasi tim teknis Dinas ESDM Sulbar dalam bimtek ini sejalan dengan komitmen Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, yang menegaskan bahwa digitalisasi perizinan melalui SAPO merupakan wujud nyata dukungan terhadap Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam mewujudkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dinas ESDM Sulbar sendiri telah aktif memperkuat integrasi perizinan, khususnya perizinan air tanah, ke dalam aplikasi SAPO melalui rapat konsolidasi teknis bersama DPMPTSP.

Baca juga  DKPPKB Sulbar Perkuat Implementasi Sulbar Sehat di Puskesmas Campalagian, Fokus Tingkatkan Penemuan Kasus TBC
Baca juga  drg. Hj. Hasna Syam, MARS Bersama BPOM Makassar Dorong Masyarakat Komsumsi Obat Dan Makanan Aman

Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan tim teknis perizinan Dinas ESDM Sulbar dapat memanfaatkan aplikasi SAPO secara lebih efektif dan efisien, sehingga proses perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam misi pembangunan daerah.