Daerah  

Musrenbang Kelurahan Banggae, Ada Talud dan Drainase Sepanjang 2 KM

POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) digelar di kelurahaan Banggae Kecamatan Banggae kabupaten Majene, dengan tema percepatan pemulihan sosial, ekonomi msayarakat melalui pengangkatan kualitas SDM dan membangun infrastruktur menuju masyarakat Majene yang unggul, mandiri dan religius, Kamis (25/02/2021) di Aula Kelurahan Banggae.

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan setiap bulan Februari dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar kelurahan.

Baca juga  Pernikahan Dini Pemicu Tingginya Stunting di Sulbar

Hadir dalam kegiatan itu, camat Banggae Dr. Hj Atika S. Sos. MM, kabid Bapeda Andi Irma T Nilawati SP, Muh Yasib dan 21 peserta termasuk empat kepala lingkungan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga  Kabid Pemberdayaan Sosial Majene Sebut, KUBE Harus Penuhi Kriteria

Lurah Banggae Muhammad Saupa As’ad, S. Ag M. Pdi saat ditemui setelah musrembang mengungkapkan, hasil musrenbang tadi sudah ada skala prioritas karena kita sudah melakukan rembug warga pada empat lingkungan di kelurahaan Banggae yaitu lingkungan Battayang, Saleppa, Pakkola dan Copala. “Sudah ada skala prioritas yang dihasilkan melalui rembug warga. Di bidang sosial budaya dan ekonomi, masing masing kegiatan tersebut ada dua usulan skala prioritas, alhamdulillah semua sukses semua,” ujarnya.

Baca juga  Oknum Kades di Maros Diduga Paksakan Lahan Warga Untuk Pembuatan Pos Polantas

Menurut Saupa, ada pun yang dihasilkan seperti pembangunan talud dengan nilai Rp 500 juta sesuai volume yang kita survei ke lapangan di tiap lingkungan. “Kalau drainase, ada 2.000 meter, anggaran diperkirakan Rp 1 miliar lebih anggaran yang kita patok bersifat sementara, nanti perencanaannya kalau lolos, akan ada tim teknis kabupaten turun ke lapangan,” pungkasnya. (Syarifuddin Andi)