Selanjutnya, tambah Budi Mansur, ada beberapa masalah yang muncul di disdikpora. “Kami sempat pertanyakan tentang penggunaan dana DAK pendidikan yang membiayai PAUD, SD dan SMP. Ternyata banyak sekolah yang lebih layak diperbaiki, tapi itu kemudian tidak didanai di DAK. Maka kami perjelas, dimana sebenarnya masalahnya ini Ternyata masalahnya ada di penginputan dapodik dari sekolah,” ujarnya.
Politisi PKS itu kemudian bertanya kepada Disdikpora, bagaimana masalahnya. “Kenapa tidak didampingi, jadi ternyata selama ini memang semua sekolah sudah melaporkan melalui sistem dapodik nya, hanya saja pelaporannya itu terkadang tidak benar, karena ada sekolah yang kemudian tidak mengerti tentang pengisian itu. Jadi ada sekolah ternyata yang kemudian membiayai operator untuk menginput dapodik, kemudian operator yang dipakai ini menurut informasi dari dinas pendidikan, tidak menyampaikan sesuai dengan kondisi sekolah yang sesungguhnya. Dia hanya melaporkan yang nyaman nyaman saja,” jelasnya.
Jadi sekolah sekolah yang rusak utamanya daerah terpencil ini kemudian pelaporan dapodiknya tidak benar, tidak sempurna. “Sehingga rekomendasi dari komisi lll supaya sekolah yang rusak ini, Dispora harus turun kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaporan dapodiknya, supaya mereka juga bisa menggunakan dana DAK dari pusat itu, termasuk sekolah di pedesaan di gunung gunung sering saya laporkan. Misalnya di gunungnya Pamboang. Saya bilang kenapa tidak pernah diperbaiki, tapi saya tidak tau kalau dapodiknya bermasalah, tapikan lama memang tidak kena rehab,” bebernya. (satriawan)
