POINSEMBILAN.COM-TORAJA UTARA, Sejumlah masyarakat Toraja Utara yang tergabung dalam satu aliansi yaitu Aliansi Masyarakat Toraja Peduli (AMPTU) Serunduk Kantor DPRD Toraja Utara, Rabu (20/04/2022).
Kedatangan Aliansi Masyarakat Toraja Peduli (AMPTU) diterima dengan baik oleh tim penerima aspirasi DPRD Torut yang juga dihadiri wakil bupati Torut, Frederik Victor Palimbong, serta sejumlah anggota DPRD Toraja Utara.
Julius Palengga’ selaku Koordinator lapangan (Korlap) dalam aksi itu mengatakan bahwa kedatangan mereka ke kantor DPRD Toraja Utara untuk menyampaikan 7 tuntutan dan mereka tidak ditunggangi oleh siapapun.
Salah satu masyarakat yang hadir, Stef Raru dalam kesempatn itu meminta kepada DPRD dan Pemerintaj Daerah (Pemkab) agar menjalin komunikasi yang baik, agar program bisa berjalan dan masyarakat tidak dikorbankan.
Adapun tim penerima aspirasi DPRD Torut yang juga dihadiri wakil bupati Torut, Frederik Victor Palimbong, serta sejumlah anggota DPRD Torut.
Sebanyak tujuh (7) tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Torut, yakni pertama terkait tunjungan pendapatan tentang TPP hanya 9 bulan seharusnya 12 bulan, kedua menuntut DPRD Torut terkait tri wulan IV TA 2020 yang belum dibayarkan oleh APBD Lembang, ketiga menuntut DPRD/Pemda Torut tentang TKD (Tenaga Kontrak Daerah) yang sampai saat ini belum dibayarkan, keempat terkait hak interpelasi DPRD Torut mengenai kritikan perda yang sekarang sementara perda pada periode lalu tidak diinterpelasi padahal lebih gawat karena dinas dukcapil selama 7 bulan tidak menyetuh masyarakat. Yang kelima mempertanyakan kepada DPRD Torut tentang kebijakan selama ini menjalankan tanggungjawab sebagai pengawas, keenam meminta transparansi anggota DPRD Torut tentang penggunaan anggaran serta aspirasi yang selama ini telah menjadi polemik di masyarakat, dan yang ketujuh meminta kepada DPRD Torut untuk fokus menjalankan tupoksi dan tidak menggunakan lembaga ini untuk kepentingan golongan atau pribadi diatas kepentingan umum.
Salah satu masyarakat yang hadir, Stef Raru dalam kesempatn itu meminta kepada DPRD dan Pemkab agar menjalin komunikasi yang baik, agar program bisa berjalan dan masyarakat tidak dikorbankan.
Sementara itu ketua DPRD Torut, Nober Rante Siama dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa apa yang dipertanyakan tersebut sebagian besar harusnya ditujukan kepada pemkab sebagai penggunakan anggaran, DPRD melalui Banggar bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah ) membahas dan menetapkan. Namun apa yang disampaikan akan dibahas disampaikan ke pemkab dan hasilnya akan disampaikan kepada korlap nantinya.
Sementara wabup Torut, Frederik Victor Palimbong mengatakan bahwa apa yang disampaikan akan dibahas bersama dengan DPRD. Karena bupati atau pemkab tidak bisa berjalan sendiri karena kedua lembaga ini harus sama-sama berjalan sesuai tupoksinya, dan janganlah karena kepentingan pribadi atau golongan.
Medy
