MAMUJU– Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Husain Mansur, bersama Pejabat Fungsional Bidang Energi Erma Pualilin, Ashar Tauhid, dan Nur Alamsyah, menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait potensi kekurangan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di tingkat penyalur yang berpotensi memengaruhi kelancaran ketersediaan dan penyaluran energi serta berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 30 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Sulawesi Barat ini dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Ekbang, Firman. Rapat ini digelar untuk membahas langkah-langkah strategis, upaya penanganan, serta tindak lanjut atas permasalahan ketersediaan dan penyaluran BBM dan LPG di Kabupaten Polewali Mandar.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hadir Asisten 2 dan perwakilan dari Ekbang Kabupaten Polewali Mandar. Dari tingkat provinsi, hadir Kepala Biro Ekbang beserta jajarannya, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM dan staf yang mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Daerah, serta Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Patra Niaga BBM dan LPG. Rapat ini menjadi wadah koordinasi yang penting mengingat ketersediaan BBM dan LPG merupakan komoditas strategis yang sangat mempengaruhi stabilitas harga dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga.
Berdasarkan hasil konsultasi dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, teridentifikasi adanya potensi kekurangan stok BBM dan LPG pada tingkat penyalur di wilayah tersebut. Kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.
“Rapat ini sangat penting untuk memastikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG di Polewali Mandar tetap terjaga,” ujar Husain Mansur dalam rapat tersebut.
Beberapa langkah strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi ini antara lain monitoring dan evaluasi stok secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama Pertamina dan Pemprov Sulbar untuk mengantisipasi potensi kelangkaan, penambahan kuota dan percepatan distribusi oleh PT Pertamina Patra Niaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, pengawasan HET dan subsidi oleh TPID Sulbar dan instansi terkait agar LPG 3 kg dan BBM bersubsidi tetap tepat sasaran, serta penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Pertamina untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan energi.
Plt. Kepala Biro Ekbang, Firman menyampaikan bahwa harus dibentuk tim terpadu dan dibuatkan Surat Keputusan (SK) tim pengawasan yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi guna memastikan pengawasan distribusi BBM dan LPG berjalan secara efektif dan terkoordinasi dengan baik.
Langkah koordinasi dan pengawasan ini sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya stabilitas energi sebagai fondasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM dan LPG, diharapkan subsidi energi dapat tepat sasaran dan membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dinas ESDM Sulbar beserta OPD terkait akan terus mengawal distribusi BBM dan LPG di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Koordinasi yang intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa energi bersubsidi dapat diakses oleh masyarakat yang berhak serta terhindar dari praktik penimbunan dan penyelewengan.
Dengan adanya rapat koordinasi ini dan pembentukan tim pengawasan terpadu, diharapkan permasalahan ketersediaan BBM dan LPG di Kabupaten Polewali Mandar dapat segera diatasi, sehingga aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tetap berjalan dengan baik.
