MAJENE — Jadwal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 sudah memasuki tahap-tahal akhir. Namun, dalam agenda rapat tersebut, Banggar DPRD Majene kecewa karena bupati, wakil bupati dan ketua TAPD (Sekretaris daerah) tak bisa hadir dalam rapat tersebut.
“Agenda kita hari ini yaitu mengundang Bupati, Wabup dan Ketua TAPD dan OPD Pendapatan yang rencananya akan dilakukan secara tertutup. Banyak hal yang mau dibicarakan termasuk hasil akhir dari Banggar,” ketus salah seorang anggota Banggar DPRD Kabupaten Majene, Safaat, di Gedung DPRD Majene, Kamis (24/11/2022).
Dia berharap dalam agenda kali ini ada Bupati dan Wabup Majene untuk membicarakan hasil akhir pihak Banggar.
“Supaya kita menyepakati beberapa hal terkait Rancangan APBD 2023, karena waktunya tinggal 4 hari. Kita perlu bangun kesepakatan sesegera mungkin karena waktunya tinggal sedikit,” ungkap Safaat seraya minta supaya menghormati kesepakan bersama antara Banggar dengan TAPD.
Sementara, salah seorang anggota Banggar DPRD Majene lainnya, Abd Wahab menilai, rapat pembahasan Rancangan APBD kali ini sangat buruk selama beberapa tahun silam lantaran kurang seriusnya pihak eksekutif melakukan pembahasan.
“Padahal, diketahui bahwa pendapatan Kabupaten Majene anjlok sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap OPD pendapatan,” katanya.
Pantauan poinsembilan.com, dari 12 OPD yang diundang, hanya 5 yang kepala OPD yang hadir, selebihnya 7 orang diwakili.
Menanggapi itu, salah seorang anggota TAPD, Kasman Kabil beralasan ketidakhadiran Pimpinan Daerah lantaran ada acara yang juga sangat mendesak sehingga ia minta supaya pembahasan dilakukan di Kantor Bupati Majene.
Kesimpulan rapat yang dipimpin oleh Adi Ahsan yang juga Wakil Ketua DPRD Majene itu, rapat ditunda atau diskors hingga ada konfirmasi kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Majene.
“Kita skorsing rapat hingga ada konfirmasi,” pungkas Adi Ahsan sembari mengetuk palu dua kali. (Ilham)
