Adi Ahsan : Mau Dirawat Dimana Kita Punya Warga, di Bawah Jembatan!

Wakil ketua DPRD Majene Adi Ahsan

POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Wakil ketua DPRD Majene Adi Ahsan agak jengkel melihat situasi penanganan pasien positif covid19 di Majene, yang selalu dirujuk ke luar daerah seperti ke RS Mamuju, RS Pratama Wonomulyo dan RS Polewali.

Dihubungi via telepon, Minggu (12/7/2020), dengan nada agak tinggi, Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan mengungkapkan, sejak April, dirinya sudah peringatkan pemda untuk segera mengaktifkan peringatan dini. “Itu sistem peringatan dini dimana mana digunakan pada saat terjadi bencana. Kenapa kami memberikan penekanan pada pemerintah, untuk segera membuat rencana sistem peringatan dini, karena ini bencana, pandemi. Hampir semua kabupaten kena,” tegasnya.

Oleh karena hampir semua kabupaten kena, lanjut Adi Ahsan, maka sepertinya kita akan ke arah urus nafsi nafsi. “Kita melihat gejala bahwa sepertinya kabupaten ini harus berbenah untuk mengurus dirinya masing-masing. Karena semua kabupaten terdampak. Semua akan konsen kepada perawatan dan penanganan warganya,” ujar aktivis 98 ini.

Dia mencontohkan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), berani merehab puskesmas untuk penambahan penanganan covid19. “Itu artinya Mateng siap untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya,” ujarnya.

Baca juga  Wakil Ketua DPRD Majene Ajak Masyarakat Kawal APBD

Kembali ke sistem peringatan dini, Adi Ahsan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah sistem prediksi kemungkinan terburuk dengan melihat gejala hari ini. “Gejala hari ini itu diprediksi ke depan, itu namanya memprediksi bencana supaya kita siap. Siap ketika itu terjadi, kita tidak kaget,” katanya.

Contoh perihal sarana dan prasarana, lanjut Adi Ahsan, kemudian SDM, itu yang harus dipersiapkan. “Sekalipun hari ini mereka belum bekerja, tapi mereka harus dipersiapkan, melihat ini pandemi. Semua kabupaten hampir kena dan akan mengurus warganya sendiri. Kabupaten Majene pun akan seperti itu,” tambahnya.

Politisi Golkar ini menyinggung alasan Pemda bahwa RS Majene bukan RS rujukan sehingga setiap pasien positif covid19 dirujuk ke daerah lain. “Sekarang saya mau sampaikan tidak ada rujukan kalau keadaan darurat. Yang ada siap atau tidak siap, kita harus siap dan mempersiapkan diri. prihal sarana dan prasarana, SDM kita. Itu yang dipersiapkan. Dalam keadaan bencana, sekolah sekalipun bisa disulap jadi Rumah sakit. Bahkan kita bisa berkemah, itu darurat namanya,” paparnya.

Baca juga  DPRD Majene Sahkan APBD 2022 Sebesar Rp 861 Miliar

Adi Ahsan menyebut, dana refocusing RSUD Majene itu Rp 2,4 Miliar. Rp 600 juta untuk perbaikan gedung. Selebihnya Rp 1 M lebih itu untuk pengadaan. “Apakah pengadaan itu sudah siap di RS atau tidak. Kalau sudah siap alhamdulillah, berarti perangkat SDMnya kita harus siapkan. Tapi kalau perangkat itu belum siap hari ini, berarti ada sesuatu yang perlu kita telisik lebih jauh,” ujar Adi Ahsan.

Secara pribadi sebagai anggota DPRD, Adi Ahsan mengaku belum dapat informasi perihal apakah sudah ada alat kesehatan maupun obat obatan di RS dengan dana Rp 1 M lebih itu. “Apakah betul ada atau tidak. Dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi mendadak ke sana sebagai langkah pengawasan. Kalau itu tidak ada, maka DPRD ini harus betul betul, dalam hal ini komisi 3 harus berpikir netral jernih. Tetap kembali pada marwahnya sebagai pengawas. Tidak boleh lagi ditutup tutupi ini, teman teman harus bekerja cepat karena ini menyangku bukan hanya DPRD, Pemda, tapi ini 174 ribu jiwa warga Majene,” tambahnya.

Baca juga  Komisi I DPRD Majene Kunker ke BKN Sulsel

Selain itu, Adi Ahsan juga sesalkan honor tenaga medis dan para medis yang belum dibayarkan Mei Juni. “Bagaimana penanganan bisa maksimal, Mei Juni honor mereka belum dibayar, tenaga medis dan para medis belum dibayar, alasannya terlalu banyak timnya. Artinya kalau tim terlalu banyak sehingga menyerap anggaran dan anggaran sekarang berkurang, berarti mereka tidak matang. Siapa saja dimasukkan didalam, kenapa membengkak sampai 50 padahal tim covid hanya minta 50 orang. Siapa saja mereka, itu akan kami telisik lebih dalam,” tegasnya.

Adi Ahsan merasa agak jengkel dengan kondisi seperti ini. “Itu Ada lagi penjual bakso kena (covid19), kenapa sistem peringatan dini harus ada, karena ketika terjadi hal seperti ini, dan mudah-mudahan tidak bertambah. Tapi kalau ini terus bertambah, maka mau dirawat dimana kita punya warga, mau dirawat dibawah jembatan bos,” jengkel Adi Ahsan. (Satriawan)