MAMUJU – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Operator Proses Bisnis (Probis) BPKAD, Syamsuriah, mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintahan Digital dan Pembukaan Kegiatan Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Teater, Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan transformasi digital pemerintahan melalui penyusunan Arsitektur SPBE sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui penyusunan Arsitektur SPBE, diharapkan tercipta sistem pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut membahas strategi pemenuhan indikator Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital (EKPD), penguatan komitmen perangkat daerah dalam transformasi digital, serta menjadi pembuka rangkaian kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE Tahun 2026 yang akan dilaksanakan secara bertahap pada seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa BPKAD berkomitmen mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui penguatan proses bisnis dan tata kelola digital di lingkungan perangkat daerah.
“Penyusunan Arsitektur SPBE merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel. BPKAD siap mendukung seluruh tahapan penyusunannya, termasuk memastikan proses bisnis yang menjadi kewenangan BPKAD selaras dengan arah kebijakan transformasi digital Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian, pelayanan publik dapat semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Ali Chandra.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung percepatan transformasi digital daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
