MAJENE – Kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan ditafsir mengalami defisit sampai 49 M pada akhir tahun 2022 hingga awal januari 2023.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene Adi Ahsan memilih tidak memasukkan pokir di APBD tahun 2023.
Meski dana pokir itu sendiri telah diatur dalam undang-undang, Adi Ahsan selaku wakil DPRD tetap menolak mengusulkan pokir dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah Majene saat ini sedang mengalami defisit.
“Saat ini keuangan daerah Kabupaten Majene sedang mengalami defisit 49 M, jadi saya memilih untuk tidak memasukkan pokir,” ungkap Adi Ahsan di kediamannya, Kamis 26 Januari 2023.
Mantan Ketua LPHAM Sulbar ini menjelaskan, adapun konsekuensi dari keputusan yang diambilnya ketika dimintai pertimbangan kenapa tidak memasukkan pokir, kata dia, itu semata karena faktor keuangan daerah.
“Walaupun saya dianggap melanggar ketika tidak memasukkan pokir di tahun ini saya nantinya akan jawab karena ada masalah yang harus kita kompromi bersama mengingat daerah kita saat ini defisit 49 miliar yang mengakibatkan banyak PNS, Honorer dan pekerjaan yang sudah terlaksana di tahun 2022 belum terbayarkan,” imbuhnya.
Hal yang mendasari wakil ketua DPRD Majene Adi Ahsan mengambil langkah inisiatif itu karena semata-mata kepentingan umum.
“Kalau keuangan daerah kita defisit bukan bupati dan DPRD yang rugi karena gaji kami tetap berjalan dan terbayarkan. Jadi siapa yang dirugikan sudah tentu publik atau masyarakat,” tuturnya.
Lanjut Adi Ahsan menjelaskan, keputusan tidak memasukkan pokir di tahun anggaran 2023 juga adalah sebagai bentuk sindiran ke pihak lain agar mereka bisa berkompromi dengan keadaan saat ini.
“Terserah mau dibawa kemana, ke kamar kami di DPRD atau ke kamar sebelah yaitu Pimpinan Daerah, yang jelasnya saya tidak ingin dijadikan bagian dari kesalahan akhir Desember mendatang,” tegas Adi Ahsan.
Lanjut dikatakan, “Kalau kita semua bernafsu memasukkan belanja, tidak ada yang dapat mengontrol kita semua, lalu apa yang akan kita lakukan hari ini dan hari yang akan datang. Jadi, kerugiannya pada kebutuhan publik dan defisit 49 M hari ini akan bertambah di akhir Desember tahun 2023 nanti,” beber Adi Ahsan.
Kemudian wakil ketua DPRD Majene dari Fraksi Partai Golkar itu mengajak semua pihak mengontrol kebijakan di tahun 2023 jangan sampai program berbau kepentingan semua, maksudnya yang menikmati hanya kelompok tertentu saja.
“Saya kembali tegaskan, walaupun langkah yang saya lakukan akan berdampak terhadap konsituen dan diri saya, tetapi saya akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan dan harus kita normalkan,” tegasnya.
