Unjuk Rasa Warga di DPRD Torut Soal Pembagian BLT, Ini Kata Kepala Lembang Paku

Kepala Lembang Paku Kecamatan Dende’ Piongan, Bertus.

POINSEMBILAN.COM-TORAJA UTARA, Kepala Lembang Paku Kecamatan Dende’ Piongan, Bertus, menanggapi unjuk rasa warga di gedung DPRD Toraja Utara, Senin, 1 Februari 2020 lalu. Beberapa warga yang melaporkan dan memprotes pembagian bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa selama masa pandemi Covid-19 yang dianggap tidak merata.

Kepala Lembang (Kalem) Paku, Bertus, mengatakan pembagian BLT Covid-19 sampai sat ini baru tujuh kali, terhitung dari bulan Juni hingga Desember tahun 2020. “Kami memulai penyaluran BLT itu dari bulan enam yakni bulan Juni, jadi baru tujuh kali penyaluran. Memang ada satu kasus, dimana istri dari warga kami yang menerima BLT ke-7 karena meminta tolong, tapi suaminya mengaku belum dapat padahal istrinya menerima dan sudah ada tanda tangan berita acara penyerahan,”ungkap Kapala lembang Paku saat ditemui Awak media, Rabu (3/2/2021).

Dijelaskan Bertus, masalah tersebut pernah dibicarakan di tingkat Lembang/Desa maupun Kecamatan dan dari dua pertemuan itu, para warga yang melakukan protes tidak mau memberikan data tekait nama warga yang belum mendapat BLT.

Bertus juga mengatakan bahwa jumlah warga yang ada di Lembang Paku sebanyak 209 KK yang diantaranya PNS, Aparat Lembang dan sebagian telah menerima bantuan lain, sedangkan warga penerima BLT Covid-19 sebanyak 86 KK.

“Dari data 86 KK itu, sejak pembagian tahap pertama hingga tahap ketujuh semua sudah kami salurkan dan diterima. Kami lengkap mempunyai bukti tanda terima dan dokumentasi fotonya,” tegas Bertus.

Dengan adanya unjuk rasa warga ini, dirinya menduga bahwa unsur politik dan kecemburuan sosial yang masih ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala lembang Paku tahun lalu.

Sebagai informasi, proses pemilihan hingga pelantikan kepala lembang Paku terpilih tahun lalu sempat terjadi unjuk rasa seperti itu dan melalui proses yang sangat panjang. Bahkan hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar. Saat pelantikan Kepala Lembang terpilih pun sekelompok masyarakat masih melakukan aksi demonstrasi penolakan. (Medy)