POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene memiliki 13 Dokter ahli, untuk menunjang proses peningkatan RSUD Majene dari type C ke type B.
Namun, dari 13 dokter ahli itu, sebagian diantaranya belum difasilitasi kendaraan dinas dan rumah dinas. Ada pula yang telah difasilitasi mobil dinas, tapi mobil bekas yang butuh perbaikan ekstra agar mobil itu nyaman dikendarai.
Bahkan salah seorang dokter ahli periodonsia, hampir enam tahun mengabdi sebagai dokter ahli di RSUD Majene, namun belum mendapatkan kendaraan dinas, apalagi rumah dinas.
Namun, berdasarkan pantauan, untuk pejabat struktural pemda Majene, hampir setiap tahun pengadaan mobil dinas baru. Terakhir ini pengadaan mobil dinas untuk kabag di Sekretariat daerah Majene.
Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, H. Ardiansyah S.STP yang dikonfirmasi via telepon, Jumat (7/1/2022) mengatakan, tahun ini Pemda Majene mengalami penurunan DAU dana transfer dari pusat. “Seluruh Indonesia itu mengalami penurunan dana Transfer dari kemenkeu ke pemerintah daerah. Kalau kita sendiri kurang lebih Rp 36 miliar. Dengan kondisi seperti itu, kita realistis bahwa semangat itu tetap ada, tetapi sambil berjalan ini, kita tetap usahakan mungkin dengan sumber pendanaan yang lain,” ujarnya.
Mantan Sekda Mamasa itu menjelaskan, memang DAU sangat terbatas tahun ini, dengan adanya kondisi covid dan sebagainya. “Tapi dalam sepanjang visi pak bupati sepanjang periodenya ini, beliau berharap secepatnya itu bisa dinaikkan untuk mendukung ada jurusan kedokteran nanti di Unsulbar kerjasama dengan Unhas Makassar,” lanjutnya.
Makanya, Alumni SMAN 17 Makassar itu mengatakan, harus diakui kita realistis, pendanaan tahun ini terbatas. “Makanya kita cari sumber pendanaan lain, seperti PAD dari sektor Rumah sakit, untuk bisa memaksimalkan, merealisasikan, kekurangan dokter misalnya. Tapi untuk tahun ini, kita fokus ke pembenahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja dokter,” jelasnya.
Jadi, tambah alumni STPDN itu, bertahap, karena untuk menjadi type B itu tidak mudah, itu butuh biaya dan pembiayaan itu terbatas. “Makanya cita-citanya pak bupati di sepanjang periode ini kita naik kelas ke type B, tapi mengenai kapan waktunya, sebenarnya tahun ini belum, mudah-mudahan kita usahakan secepatnya dengan kondisi anggaran yang terbatas. Kalau misalnya fasilitas untuk tenaga dokter, harapan kita seperti itu, kalau ada uang yang cukup, kita akan fasilitasi semua” ujarnya.
Tapi, kata Sekda, dipilih yang mana yang terprioritas dari yang prioritas. “Seperti fasilitas kesehatan, obat-obatan, itu yang penting. Kalau rumah dinas, sementara kita carikan solusi lain, karena untuk membangun itu butuh biaya, sedangkan APBD kita sekali lagi terkuras oleh karena dana transfer dari pusat, begitu pun mobil, beli mobil butuh biaya, mungkin alternatifnya kita sewa. Kalau misalnya tidak memungkinkan, sehingga teman-teman dokter harus bersabar, karena kondisinya pahit tahun ini,” urainya.
Sekda Ardiansyah menjelaskan, seluruh Indonesia mengalami penurunan dana transfer. “Bisa dilihat di permenkeu 419, seluruh Indonesia, ada yang Rp 12 Miliar, ada 50 miliar, 100 miliar, bahkan ada Rp 200 Miliar. Semua turun, dan ini miliar, bukan ratusan juta, jadi berat kondisinya. Intinya kita pilih mana yang terprioritas dari yang prioritas. semua prioritas, ” pungkasnya. (Satriawan)
