POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, Perkotaan dan Pedesaan Kab. Majene Tahun 2021 dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene
Senin, 12 Juli 2021
Kepala Bidang P2 Bapenda Majene Dra. Hj. Hafni dalam laporannya menyebutkan, jumlah ketetapan PBB untuk tahun 2021 sebesar Rp. 1.464.652.808,- dengan rincian ;
▪︎Kecamatan Banggae Timur : Dokumen SPPT PBB – P2 Tahun 2021 >> 12.062 Lembar = Rp. 489.656.357
▪︎Kecamatan Banggae : Dokumen SPPT PBB – P2 Tahun 2021 >> 10.821 Lembar = Rp. 389.272.346
▪︎Kecamatan Pamboang : Dokumen SPPT PBB – P2 Tahun 2021 >> 6.746 Lembar = Rp. 116.421.439
▪︎Kecamatan Sendana : Dokumen SPPT PBB – P2 Tahun 2021 >> 8.741 Lembar = Rp. 145.915.857
▪︎Kecamatan Tammerodo : Dokumen SPPT PBB – P2 Tahun 2021 >> 4.455 Lembar = Rp. 71.734.987
▪︎Kecamatan Tubo : Dokumen SPPT PBB – P2 Tahun 2021 >> 3.123 Lembar = Rp. 63.687.214
▪︎Kecamatan Ulumanda : Dokumen SPPT PBB – P2 Tahun 2021 >> 4.217 Lembar = Rp. 55.400.934
▪︎Kecamatan Malunda : Dokumen SPPT PBB – P2 Tahun 2021 >> 9.299 Lembar = Rp. 132.568.674.
Bapenda Majene telah melakukan inovasi dan percepatan penerimaan pajak terutama untuk PBB -P2 dengan sistem online baik secara aplikasi pencatatan pembayaran maupun aplikasi pembayaran online melalui “QRIS” yang bekerja sama dengan Bank Sulselbar sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan mudah dimana saja. Saat ini juga telah melakukan sistem pembayaran melalui aplikasi “Tokopedia” yang sementara dalam pengembangan.
Kepala Bapenda Majene Hj. Hasdinar menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan yang pertama kali dilakukan. “Biasanya para Camat yang datang langsung menjemput di kantor Bapenda, namun hari ini sengaja kami buatkan acara khusus,” ujarnya.
Yang sangat dibutuhkan dari para Kades, Kaling dan Lurah dari KPP Pratama, lanjut Hasdinar, adalah Peta blok, demikian pula kepada Bank Sulselbar yang telah memberikan fasilitas kepada Bapenda dalam memudahkan pembayaran pajak secara online.
Hasdinar juga berharap agar semua ada perhatian khusus dari semua lini. “Karena dari 9 obyek pajak di Bapenda, yang paling rendah realisasinya adalah PBB – P2, sehingga kedepannya diharapkan realisasi pendapatan akan dapat lebih ditingkatkan kedepannya,” tambahnya
Mantan Kadisperindag Majene itu menambahkan, dalam PBB-P2, mempunyai peluang besar dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), walau tantangan yang dihadapi juga agak rumit. “Namun bila kita semua dapat bersatu padu dan ada perhatian khusus maka semua dapat diatasi,” jelasnya.
Reward atau Penghargaan kepada Lurah, Kades dan Camat yang tercepat dalam pembayaran PBB-P2, lanjut Dinar, tentu akan menjadi rangsangan sendiri, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bapenda kepada Wakil Bupati Majene untuk menjadi perhatian tersendiri, karena saat ini insentif bagi Camat, Lurah, Desa, Kaling dan Kadus masih sangat sedikit dibandingkan dengan kerja mereka di lapangan dalam memungut pajak PBB-P2.
Hasdinar juga menyampaikan bahwa kedepannya pihak Bapenda akan turun langsung kelapangan untuk dapat mengetahui pokok permasalahan yang ada, sehingga PAD dalam PBB-P2 tidak dapat terpenuhi sesuai target, bulan depan sudah mulai dilaksanakan. (im)
