Tolak Kehadiran TNI-Polri di Papua, Pengamat: Penolakan Pihak yang Punya Masalah Hukum

Stanislaus

POINSEMBILAN.COM-PAPUA, Aksi-aksi teror yang dilakukan Kelompok Teroris OPM tetap menjadi perhatian pemerintah. TNI-Polri pun dihadirkan untuk menjaga kondisi agara tetap aman karena Papua merupakan bagian dari NKRI.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan dengan fakta terjadinya rangkaian aksi teror oleh Kelompok Teroris OPM kepada masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban TNI-Polri untuk hadir dan melindungi masyarakat di Papua.

Baca juga  Satgas Yonif 512 Kunjungi Warga Perbatasan Papua yang Berduka

Ia pun mendukung penuh upaya pemerintah tersebut dan menilai kehadiran TNI-Polri di Papua adalah bukti kehadiran negara untuk masyarakat.

“Justru sangat aneh ketika ada pihak yang meminta TNI Polri pergi dari suatu wilayah NKRI. Pihak yang tidak menginginkan kehadiran TNI Polri adalah pihak yang punya masalah dengan hukum,” ujar Stanislaus, Sabtu (19/6)

Baca juga  Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun Bakal Hadiri UKW Parepare yang Digelar PWI

Stanislaus juga mengapresiasi langkah pemerintah yng sejauh ini sudah on the track membantu meningkatkan hayat hidup orang Papua. Program Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berjalan 20 tahun menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di bumi Cenderawasih.

Menurutnya kehadiran pemerintah di Papua sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya di sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk itu, pemerintah disarankan untuk menjalin dialog secara intens dengan masyarakat.

Baca juga  UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Mahfud MD: Investasi Sah Tidak Bisa Dibatalkan

“Masyarakat harus menjadi pelaku pembangunan bukan objek pembangunan. Jika kehadiran negara sudah dirasakan, maka masyarakat tidak akan mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok anti pemerintah,” tutupnya. (Firdauz)