POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Tim Pansus Percepatan Penanganan Penanggulangan Bencana Alam DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Majene, Selasa 23 Februari 2021. Ketujuh anggota Pansus diterima langsung oleh Bupati Majene Lukman di ruang Rapat Bupati Majene.
Syarifuddin Sekretaris Pansus DPRD Provinsi Sulbar menginginkan agar rapat tersebut dapat dimanfaatkan anggota pansus lainnya dalam memberikan masukan kepada Pemda Majene dalam hal penanganan bencana. Selain menggali berbagai informasi, pertemuan tersebut juga untuk menjaga kemitraan antara lembaga di Sulbar.
Selain Syarifuddin Anggota Pansus yang hadir diantaranya Kalma Katta, Andi Muslim Fattah, Muhammad Jayadi, Syamsul Samad, Akhmad Ikhsan Syarif dan Firman Argi Waskito. Sementara Bupati Majene didampingi beberapa perangkatnya yaitu Kepala Bapeda Majene, Kadis PUPR dan Kepala BPBD Majene.
Masing masing anggota Pansus mengajukan pertanyaan kepada Bupati Majene, salah satunya Legislator dari Partai Demokrat Kalma Katta. Mantan Bupati Majene dua periode tersebut mempertanyakan kondisi bangunan pemerintah yang rusak akibat gempa. Termasuk sekolah-sekolah, fasilitas umum, sosial juga sarana Ibadah dan UMKM.
Program Hunian Tetap (huntap) di Malunda yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Sulsel, Kalma juga mempertanyakan kesiapan Pemda Majene dalam hal legalitas dan kesiapan lokasi. “Pemprov Sulsel akan memberikan 50 unit Huntap, apakah lahan sudah ada untuk relokasi supaya jelas status tanahnya, “ ucapnya.
Legislator lainnya Firman Argo Waskito juga menyarankan agar Pemda Majene menyiapkan peraturan untuk menyikapi potensi bencana kedepan. “Pemda Majene harus menyiapkan secara konfrehesnif aturannya, bukan pada saat ada kejadian,” ujarnya.
Ia juga memuji Majene yang lebih cepat dari Mamuju dalam perampungan data yang lebih cepat. Pasalnya Mamuju sampai saat ini belum memiliki data yang valid. Syamsul Samad juga mempertanyakan jumlah korban yang masih tinggal di pengungsian.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Majene Lukman menjelaskan untuk program huntap, ia belum menerima informasi terkait bantuan dari Pemerintah Sulsel. Hanya ada relawan dan LSM yang membangun hunian tetap dengan memodifikasi rumah masyarakat sebelumnya menjadi rumah ramah gempa yang ada di Kabiraan. “Jadi warga bersama relawan dan LSM dari Jenggala yang sudah membangun beberapa unit rumah ramah gempa di Kabiraan,” ungkapnya.
Bupati Lukman juga menjelaskan ada 15 dusun yang menginginkan di relokasi. Hanya saja persoalan tanah atau lokasi yang perlu dibebaskan. Lukman berharap Pemerintah Provinsi Sulbar bisa sharing dana bersama. “Kami sudah siap,
karena ada dana bantuan dari luar, yang belum kami ganggu, dari Kabupaten Penajam Paser Utara yang bisa digunakan untuk ketersediaan lahan,” jelasnya.
Kepala BPBD Majene Ilhamsyah menambahkan, telah ada 10 tim validasi yang telah dibentuk tim gugus transisi untuk memvalidasi data kerusakan di lapangan. Hanya saja saat ini masih terkendala juklak dari BNPB. “ Jika sudah turun Juklak, kemudian turun Juknis lalu dibuatkan peraturan Bupati dan tim bisa bergerak ke lapangan,” tutupnya. (ril)
