MAJENE, Kekesalan muncul lantaran tak satupun pimpinan Daerah hadir saat menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait Penanganan Bencana Alam diruang Sidang DPRD Majene. Selasa, (28/6/2022)
Padahal kehadiran Pimpinan Daerah sebagai pengambil kebijakan sangat diperlukan, mengingat Rapat tersebut, untuk membahas sejauh mana penanganan dan percepatan realisasi bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak gempa tahap kedua.
Ketua, Hasriadi serta anggota Pansus DPRD Majene yang hadir diantaranya, Muh.Safaat, Jasman juga Husain semakin kesal lantaran kealfaan kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala Dinas PU-PR kembali terulang di pertemuan itu.
Sementara yang terlihat di pertemuan itu, hanya Sekertaris Dinas Kesehatan dan yang mewakili Dinas PU-PR dan undangan lainnya. Diantaranya, Kepala Dinas Sosial, M. Jafar, Kepala Dinas Perumahan pemukiman dan Pertanahan Majene, Lies Herawati, Kepala BPBD Majene, Ilhamsyah beserta Kepala Bidang Kedaruratan Sirajuddin, Kepala Bagian kesejahteraan Sekertariat Daerah, Kepala Bidang Anggaran BKAD serta yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
Dalam gumannya, Hasriadi merasa Pemda tidak serius juga kurang empati dan membiarkan rapat tanpa nahkoda atau pimpinan daerah. Pemda juga dinilai bekerja lamban dan kurang sungguh sungguh dipersoalan ini. Hanya Kepala Dinas atau yang mewakili OPD ikut dalam pertemuan itu hal lumrah dalam menangani musibah.
Dalam keadaan kecewa dalam memimpin Rapat, Hasriadi juga menginginkan agar selisih dana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dimaksimalkan penggunaannya, agar nantinya tidak menyisakan atau mengembalikan.
Hal yang sama juga dirasakan anggota Pansus dari ppp, Muh. Safaat.
Menurutnya, rapat yang kesekian kali dilakukan, baik gabungan komisi, maupun rapat perdana terkait penanganan gempa, PUPR dan Dinkes tidak hadir.
“Ini persoalan kemanusiaan. Masyarakat butuh kejelasan.kita menilai tidak ada gerakan cepat yang dilakukan Pemda dalam penanganan gempa,”katanya kecewa.
Bisa dibayangkan sebutnya lagi, 1 tahun, 8 bulan gempa, belum ada tindakan yang begitu baik dari Pemda, dan menganggap dalam penanganan, Kepala Dinas Kesehatan tidak bertanggung jawab.
“Dan lebihnya lagi, terkait penanganan gempa, Kadis PUPR juga tidak pernah hadir dalam rapat yang dilakukan DPRD,”cetus Syafaat.
