Penuntasan program rehabilitasi sosial di Kabupaten Majene, tengah dilakukan, termasuk arahan Presiden Jokowidodo menargetkan kemiskinan ekstrim tuntas pada 2024 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.
Meski situasi keuangan Daerah alami kesulitan yang akan berdampak pada berbagai program Dinas Sosial Kabupaten Majene, namun diyakini pelaksanaan program secara hati hati, terukur, tepat sasaran, proporsional dan seefesien mungkin akan terimplikasi dengan baik.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene, Hj. Andi. Beda, saat dimintai keterangan di ruang kerjanya. Jum’at, (17/03/2023).
A. Beda, mengatakan, program rehabilitasi sosial sudah dilakukan sebelumnya. Termasuk rencana kerja pada tahun 2023 sudah terprogram.
” Penuntasan program rehabilitasi sosial, misalnya, pembangunan semisal rumah singgah atau lebih tepatnya suatu tempat bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia dan odgj kemudian juga masyarakat luar yang tidak bisa pulang karena berbagai alasan, itu sudah ada di rencana kerja dinas sosial,” sebut A. Beda.
Namun diakui, meski rencana kerja pembangunan tempat singgah masuk dalam rencana kerja tahun 2023 tetap belum dapat terlaksana tahun ini.
” Kan perlu kesiapan, karena sarana seperti itu pertama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi dengan pembebasan lahan. Jadi kalau di kabupaten Majene, pembangunan fisik masih belum tahun ini. Namun kami akan mencoba apakah itu melalui program pupr sehingga ada fasilitas seperti sarananya karena kalau ada kegiatan terkait hal ini otmatis juga ada intervensi kegiatan kegiatan,” sebutnya lagi.
Bahkan, lanjutnya, akan mendorong rencana pembangunan dengan melakukan komunikasi pada tingkat wilayah dan pusat.
” Apakah itu dari kementrian atau provinsi akan intens melakukan loby loby. Mudah mudahan ada respon positif,” harap A. Beda.
Sambil menyebutkan, setiap tahun turun melakukan assessment guna melakukan pendataan. Baik kemiskinan, anak terlantar, lansia dan odgj.
(Satriawan)
