POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Dua perusahaan milik pemerintah Kabupaten Majene, yakni Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dinilai belum berhasil berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene.
Hal itu terungkap saat pendapat akhir fraksi Solidaritas Golkar Indonesia disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Majene dan Pemkab Majene soal Ranperda beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD Majene dari partai Golkar Adi Ahsan saat dihubungi, Kamis (2/12/2012) mengatakan, dua perusahaan milik daerah tersebut pengelolaannya butuh evaluasi supaya tidak besar pasak daripada tiang. “Artinya, tentu kalau daerah membuat perusahaan, berarti daerah bukan mau rugi, tapi mau dapat keuntungan yang besar. Misalnya kalau merugi terus, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Alumni UKPM Unhas itu menambahkan, persoalan itulah yang dimaksud teman teman fraksi solidaritas golkar untuk dilakukan evaluasi. “Bukan cuma itu sebenarnya yang dititikberatkan (fraksi golkar) kami juga menitikberatkan kepada pelayanan publik, pelayanan kesehatan dan pendidikan,” lanjutnya.
Evaluasi, lanjut Adi Ahsan, bukan berarti penggantian pengelola, tetapi termasuk juga perbaikan dan penataan. “Salah satu yang perlu dievaluasi dalam pelayanan kesehatan adalah BPJS, (pelayanan kependudukan) akta kelahiran dan KK. BPJS karena ada pemutusan dari provinsi kemarin, itu yang perlu dipikirkan, pelayanan akta kelahiran dan KK, terlalu jauh pelayanannya orang Tubo, Malunda mau ke Majene,” jelasnya.
Sementara di bidang pendidikan, politisi Golkar itu menyebut beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu perlu juga dipikirkan. “Itukan seharusnya tidak mungkin orang yogya mau datang kesini untuk mendaftar, kalau pemerintah membuka layanan pendekatan bagi mahasiswa, khususnya yang berprestasi,” pungkasnya. (Satriawan)
