POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Sebuah dokumen beredar luas di facebook, Jumat (15/10/2021). Dalam dokumen tersebut, hanya terdapat dua kolom daftar isian. Yang sebelah kiri tertulis nilai anggaran dan di sebelah kanan tertulis keterangan.
Yang dipersoalkan, pada kolom keterangan, kata tim sukses monopoli daftar pagu, hanya satu hingga dua saja kegiatan yang berlabel pokok pikiran, selebihnya semuanya bertuliskan tim sukses.
Anggota DPRD Majene, Budi Mansur saat dihubungi mengatakan, dirinyalah yang mengupload dokumen tersebut hingga beredar luas di facebook.
“Itu adalah data rahasia untuk saya sebagai bahan pengawasan saya. Yang jelas data itu benar adanya, dan saya akan sampaikan kepada mitra kerja yang terkait berkenaan dengan itu,” tegasnya.
Politikus PKS Majene itu menambahkan, yang menjadi sorotannya selaku anggota DPRD dan selaku Banggar juga, perlu ada persentase dari setiap pendekatan program. “Misalnya ada pendekatan top down, ada pendekatan buttom up, ini yang melalui musrenbang, dan seterusnya dan itu masuk di Renja. Ada juga pendekatan teknokrat, ada juga pendekatan politis. Ini yang saya mau sampaikan, setelah keliling musrenbang, saya melihat program yang dari bawah ke atas (buttom up) ini sangat minim terakomodir dalam penganggaran APBD,” jelasnya.
Saat dirinya bertanya di desa-desa saat musrenbang, berapa masuk disini, tahun lalu berapa masuk, tahun sekarang berapa masuk, bahkan ada desa yang kosong pembiayaan APBD. “Ini kan pada akhirnya, pemerintah desa dan kelurahan ini akan jenuh dengan pelaksanaan musrenbang yang terkesan hanya seremonial, maka tugas kami, secara pribadi di Banggar, mencoba meneliti ini barang dalam proses perencanaan, ternyata ada bocor-bocornya. Ada yang tidak sesuai mekanisme, ” tambahnya.
Sehingga, lanjut Budi Mansur, dirinya ingin mendorong pemerintah daerah, jangan kebakaran jenggot dengan data yang dirinya upload. “Karena itu adalah bagian dari temuan saya, yang harus saya sampaikan, supaya meyakinkan publik bahwa ada kebocoran seperti ini. Justru yang terjadi sekarang, ada yang mencak-mencak kebakaran jenggot dan sebagainya, “ungkapnya lagi.
Padahal, tambah ketua BKPRMI Majene Itu, mestinya jadi bahan evaluasi. “Ini nyata adanya, saya yang upload pertama sehingga beredar, jadi coba yang terlibat dalam proses perencanaan ini, apakah Bappeda, OPD terkait, coba lakukan persentase, berapa yang top down, akomodir juga yang buttom up ini, karena ini sangat realistis menjadi program di masyarakat. Kasihan itu program kalau semua dari atas, yang tidak terlalu prioritas di desa-desa, kan kasihan,” bebernya.
Justru yang banyak terakomodir di APBD adalah program top down (dari atas ke bawah). “Ada titipan dan sebagainya. Ini kan sangat luar biasa. Ini jarang dikritisi orang, tapi ini saya harus sampaikan, karena kami sudah temukan. Kemudian kami ada reses di masyarakat. Di reses itu, semua yang terjaring di masyarakat, usulan prioritas, ternyata juga hasil reses itu yang tertuang dalam pokok pikiran anggota DPRD, ini juga hampir disepelekan, paling dua dalam satu tahun, “tegasnya.
Selama dua tahun bertugas di DPRD sebagai legislator, Budi Mansur mengaku pokok pikiran yang terakomodir di APBD. “Padahal seharusnya, sama posisinya dengan Program yang lahir dari proses perencanaan di desa, karena kami langsung turun ke masyarakat mendengar aspirasi masyarakat. Jadi maksud saya, program pokir jangan monopoli, program buttom up juga jangan monopoli, top down juga jangan monopoli, ada persentase yang sewajarnya, supaya teman-teman di desa dan kelurahan, tidak bosan dengan pelaksanaan yang hanya seremonial. Mohon maaf, Saya harus sampaikan ini,” pungkasnya. (Satriawan)
