MAMUJU — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Sekretaris BPKAD, Faika Kadriana Ishak, beserta para pejabat administrator lingkup BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, menerima kunjungan Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 8 Oktober 2026.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntanbel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari proses penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten, proses pencairan anggaran, hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Syaharuddin, turut menjelaskan proses pencairan anggaran melalui KLIK CAIR (Kendali Layanan dan Informasi Keuangan yang Cepat, Akuntabel, Berintegritas, dan Responsif) yang didukung oleh SIPAMANDAR-NG sebagai sistem pelayanan digital. Melalui sistem tersebut, proses pencairan didukung dengan tanda tangan elektronik, pemantauan status dokumen, serta arsip digital.
“KLIK CAIR adalah Kendali Layanan dan Informasi Keuangan yang Cepat, Akuntabel, Berintegritas, dan Responsif. Melalui SIPAMANDAR-NG, kami membangun pelayanan digital dengan tanda tangan elektronik, pemantauan status, dan arsip digital. Tujuannya agar dokumen tetap dapat ditindaklanjuti saat pejabat menjalankan tugas di luar kantor, dengan pemeriksaan dan pengendalian yang tetap terjaga,” jelas Syaharuddin.
Penerapan KLIK CAIR yang didukung SIPAMANDAR-NG menjadi bagian dari upaya BPKAD Provinsi Sulawesi Barat meningkatkan efektivitas layanan pencairan keuangan daerah, sekaligus memastikan proses pemeriksaan, pengendalian, dan akuntabilitas tetap terjaga pada setiap tahapan.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian proses yang membutuhkan perencanaan, ketelitian, serta koordinasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat.
“Pengelolaan keuangan daerah merupakan satu rangkaian proses yang harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan, penyaluran bantuan keuangan, hingga pengelolaan Barang Milik Daerah, semuanya membutuhkan koordinasi dan pemahaman yang sama agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, kunjungan DPRD Kabupaten Sidrap tersebut menjadi ruang untuk saling berbagi informasi dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah maupun dengan lembaga legislatif penting untuk mendukung pengelolaan APBD yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kunjungan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus membuka ruang koordinasi dan berbagi pengetahuan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk penguatan layanan digital dalam proses pencairan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
