MAMUJU — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, mengikuti Rapat Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian pendapatan daerah hingga Triwulan II sekaligus merumuskan strategi percepatan optimalisasi pendapatan pada Semester II Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Evaluasi berkala terhadap realisasi pendapatan menjadi langkah strategis dalam memastikan target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal.
Dalam rapat tersebut dipaparkan realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan jenis pendapatan, identifikasi berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah, serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah pada Semester II Tahun Anggaran 2026.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa forum evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Dengan kolaborasi yang kuat antarperangkat daerah, kami optimistis target pendapatan daerah tahun 2026 dapat dicapai secara maksimal sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Ali Chandra.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh perangkat daerah pengampu pendapatan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
