MAMUJU– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Sekretaris BPKAD, Faika Kadriana Ishak, didampingi Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Muhammad, serta perwakilan dari masing-masing bidang menerima pendampingan dari Analis Kebijakan Ahli Pertama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Karmila terkait penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK).
Pendampingan dilaksanakan di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (1/7/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka memastikan penyusunan kebutuhan ASN dilakukan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil organisasi. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam pendampingan tersebut, tim dari Biro Organisasi memberikan arahan teknis mengenai penyusunan kebutuhan jabatan pelaksana berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja, sehingga setiap perangkat daerah dapat menyusun kebutuhan pegawai secara tepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa pendampingan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih efektif dan efisien.
“Melalui pendampingan ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyusunan kebutuhan ASN berbasis Analisis Beban Kerja. Harapannya, proses penyusunan kebutuhan pegawai di lingkungan BPKAD dapat dilakukan secara tepat, objektif, dan sesuai kebutuhan organisasi sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Faika.
BPKAD Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan organisasi guna memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
