BANDA ACEH — Di ruang pertemuan Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Sabtu, 17 Januari 2026, angka-angka besar ditebar ke udara. Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, memaparkan ambisi besar di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Aceh saja, negara menggelontorkan tak kurang dari Rp17,1 miliar setiap harinya untuk mengisi piring 1,7 juta penerima manfaat.
Badan Gizi Nasional menekankan pentingnya kedaulatan pangan lokal dalam program Makan Bergizi Gratis di Aceh. Bukan sekadar urusan perut, tapi soal perputaran uang triliunan rupiah di tingkat petani.
Namun, bagi Sony, urusan gizi ini bukan sekadar soal kalori dan protein untuk mengejar target Indonesia Emas 2045. Ada persoalan struktur ekonomi yang lebih mendalam: siapa yang memasok bahan bakunya?
“Saya ambil contoh, ketika menunya telur di Kabupaten Pidie, pertanyaannya, telur itu berasal dari mana?” ujar mantan Dirreskrimsus Polda Aceh tersebut di hadapan jajaran pimpinan daerah, termasuk Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo.
Sentilan Sony bukan tanpa alasan. Dengan indeks rata-rata Rp10.000 per porsi, dana fantastis yang dikucurkan pemerintah berisiko hanya “numpang lewat” jika bahan pangan masih didatangkan dari luar daerah. Ia mewanti-wanti Satuan Tugas (Satgas) MBG agar tidak terjebak dalam zona nyaman rantai pasok impor antarprovinsi. Baginya, kemandirian pangan lokal adalah harga mati agar program ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah.
Hingga pertengahan Januari ini, infrastruktur program mulai mengakar. Tercatat ada 553 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi dan beroperasi di 23 kabupaten/kota di Aceh. Secara nasional, jumlahnya telah menyentuh angka 20.880 unit. Unit-unit inilah yang diharapkan menjadi penyerap utama hasil panen petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
Gayung bersambut. Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah melihat program ini sebagai katup penyelamat bagi ekonomi kerakyatan. Selain urusan gizi, ia menyoroti potensi penyerapan tenaga kerja yang masif di titik-titik SPPG. “Banyak manfaat yang dirasakan, termasuk penguatan UKM dan UMKM. Ini harus didukung bersama,” ujarnya.
Kini, tantangan beralih ke pundak Satgas di lapangan. Mampukah mereka memastikan telur, sayur, dan daging yang tersaji di meja makan siswa di Pidie hingga Meulaboh benar-benar berasal dari tanah rencong, atau justru terjepit permainan tengkulak dan pemasok luar yang lebih mapan? Di Aceh, ujian kedaulatan pangan itu baru saja dimulai.(*/)
