POINSEMBILAN.COM-MAKASSAR, Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2022 dilaksanakan di Claro Hotel Makassar, Jum’at, 9 April 2021.
Dihadiri Bupati Majene, Pj. Sekda Majene, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda Majene, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Camat, Para Kabag Setda dan Para Kasubag Perencana OPD.
Kepala Bidang P2EPD Bapeda Majene, Edy Hartanto, SE, M. Si selaku Panitia penyelenggara menyebutkan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wahana antar pemangku kepentingan pembangunan sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembanguna daerah. “Penyelenggaraan forum lintas perangkat daerah ini juga dimaksudkan untuk melakukan pembahasan, sinkronisasi dan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah,” ujarnya.
Tujuan kegiatan ini, lanjut Edy, yaitu untuk menyusun dan menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub. Kegiatan dalam rencana kerja (Renja) masing masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Majene Tahun 2022.
Rencananya, Forum OPD dilaksanakan mulai hari Jum’at 9 April 2021 hingga Minggu 11 April 2021 di Hotel Claro Makassar. “Hasil yang diharapkan, tersusunnya program, kegaiatan dan sub kegiatan yang strategis beserta uraian indikator kinerja beseta targetnya. Juga tersusunnya implementasi terkait inovasi pada masing masing OPD,” tutur Edy.
Sementara itu, Bupati Majene yang sekaligus membuka acara secara resmi mengatakan, muatan pertemuan kita telah dsampaikan oleh panitia, kegiatan ini adalah rutinitas setiap tahunnya. “Dengan harapan akan memberikan hasil yang maksimal. Pelaksanaan kegiatan dipilih diadakan di Makassar agar konsentrasi peserta dapat terfokus, bila di Majene maka konsentrasi peserta akan terbagi,” ujar Lukman.
Lukman menjelaskan, pihaknya ingin peningkatan dan perubahan. “Kita akan membahas Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dapat diwujudkan bila kita ada anggaran yang cukup, namun yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 tidak sesuai dengan harapan kita semua, akibat adanya refocusing,” jelasnya.
Lukman tidak ingin terbelenggu pada persoalan yang sama dengan tahun kemarin, dan di tahun ini ada pengurangan anggaran mulai dari Rp 40 M sampai ditambah lagi Rp 16 M. Selanjutnya apa yang kita bahas hari ini harus sesuai dengan realita yang terjadi tahun kedepan.
“Majene selalu mengandalkan DAU, karena PAD kita terbatas, olehnya itu kepada semua OPD agar dapat melakukan suatu akselerasi bagaimana kita melakukan pendapatan diluar dari persoalan DAU dan DAK yang reguler. Selanjutnya supaya kita semua berinovasi dan mencoba berfikir profesional,” harapnya.
Mantan wakil bupati Majene itu menambahkan, Para Pimpinan OPD sudah tidak diragukan lagi dalam mengelolah dana namun anggaranlah yang selalu menjadi kendalanya.
“Pada saat saya mengikuti acara kemarin di Jakarta, kami sudah melihat langsung bangaimana kondisi dan kolaborasi beberapa lintas sektor kementerian dan lembaga. Dan bila ada Pimpinan Perangkat Daerah Majene yang ingin mengajukan proposal ke Kementerian, kami persilahkan, sepanjang usulan tersebut telah melalui Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi. Inilah salah satu hasil yang kami dapatkan sewaktu mengikuti acara di Kemenlu kemarin di Jalarta,” bebernya.
Lukman berharap, semua untuk bersama sama membangun daerah kita sendiri, di dalam Rumah Kita Sendiri, dengan tetap dalam koridor hukum yang terjaga.
“Selaku Bupati Majene saya menyampaikan permohonan maaf karena RKPD kita tidak sesuai dengan harapan kita, itu dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan Bencana Gempa Bumi di Majene, namun kita semua tetap harus optimis dan semangat dalam menyongsong hari esok yg lebih cerah lagi,” pungkasnya.
Sekda. Majene Suyuti Marzuki menjelaskan, bila ingin membenahi perencanaan yang terintegrasi maka kita harus mengikuti siklus utama 5 sub sistem perencanaan diantaranya Kebijakan, Program, Anggaran, Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pengelolaan Kinerja.
“Untuk siatem pengelolaan kinerja yang diamanahkan dalan Road Map MP fase akhir 2020 – 2024, yaitu mewujudkan Birokrasi Pemerintah berbasis kinerja, maka Majene akan menerepkan 9 langkah utuh sistem pengelolaan kinerja organisasi modern / Pemerintah diera industri 4.0,” ungkapnya. (ih-ril)
