Pemkab Majene Hibahkan Sejumlah Aset ke Unsulbar

Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele menyerahkan secara simbolis hibah aset Pemkab Majene kepada Rektor Unsulbar Prof Dr Muhammad Abdy, M.,Si, Ph. D di Rujab Bupati Majene, Jum’at 14/9/2024 di Pendopo Rujab Bupati Majene, Foto; Ist.



MAJENE — Guna mewujudkan Kabupaten Majene sebagai kota pendidikan, pemerintah setempat menghibahkan sejumlah aset kepada salah satu perguruan tinggi negeri di Bumi Assamalewuang yaitu Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar).

Penyerahan aset berupa tanah dan bangunan itu dilakukan oleh Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele kepada Rektor Unsulbar Prof Dr Muhammad Abdy, M.,Si, Ph. D di Rujab Bupati Majene, Jum’at (14/9/2024).

AST sebutan Andi Achmad Syukri Tammalele mengatakan, hibah aset yang diserahkan adalah merupakan bagian dari komitmen Pemkab Majene untuk mewujudkan Majene sebagai sentra pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.

“Alhamdulillah, hari ini kami telah menyerahkan aset berharga untuk pengembangan kampus Unsulbar. Kami berharap hadirnya Unsulbar di Majene mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah ini. Hal yang pasti, pendidikan yang baik menjadi urat nadi kemajuan suatu bangsa serta sebagai aset utama pendongkrak lahirnya manusia yang berkualitas,” kata AST.

Lebih jauh AST menerangkan, pemerintah Kabupaten Majene telah memiliki komitmen untuk berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, demikian pula dengan fasilitasnya.

“Pemerintah daerah juga akan memberikan perhatian pada pembangunan akses jalan menuju kampus di Unsulbar,” imbuhnya.

Banyak hal yang masih perlu mendapat perhatian serius terhadap dunia pendidikan di Sulbar lanjutnya.

“Untuk itu perlu menjadi perhatian serius bagi pemeeintah daerah, mulai dari jemjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi,” ungkap Bupati Majene.

Sayangnya, untuk mewujudkan komitmen dalam mencukuokan kebutuhan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu belum sepenuhnya terpenuhi lantaran terkendala oleh kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas.

(*)