Pansus DPRD Majene Rapat Bersama OPD Bahas LKPJ Bupati

MAJENE, Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, menggelar Rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene.

Rapat Pansus DPRD dipimpin Ketua Pansus Muh. Yahya Nur, dihadiri Sekda Majene, Ardyansyah bersama sejumlah SKPD Majene ini guna membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021 di ruangan rapat gedung DPRD Majene, Selasa (19/04/2022).

Anggota pansus yang hadir terdiri dari Wakil Ketua Pansus Jasman, Sekretaris Pansus Sadli, anggota Hasriadi, Budi Mansyur, Parman,
Husail dan Sekretaris DPRD, Mattalunru didampingi staf sekretariat DPRD. Sementara OPD yang diundang para Staf Ahli Setda Majene bersama Badan Perencanaaan Daerah (Bapeda).

Ketua Pansus LKPJ Muh.Yahya Nur mengatakan DPRD melalui tim pansus melakukan evaluasi atau membahas kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2021 yang disampaikan melalui LKPJ.

“Pembahasan LKPJ bupati saat ini, mengevaluasi kinerja dan serapan anggaran tahun 2021. Kemudian sebelum pembahasan ini dimulai kami
persilahkan dari pihak Pemerintah Daerah untuk menyampaikan kata pembuka,” kata Yahya, disela-sela pembahasan LKPJ.

Hasriadi, salah satu anggota pansus meminta kepada tim penyusun untuk memperjelas keakuratan dokumen yang disajikan, apalagi ada masa transisi. Bupati dan wakil Bupati majene,Andi Achmad Syukri Tammalele dan Aris Munandar dilantik menjelang perubahan anggaran tahun 2021. “Harus jelas mana ranah pemerintahan pak.Lukman mana Bupati sekarang,” kata Hasriadi.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Majene, Ardyansyah saat menyampaikan kata pengantar mengatakan, bahwa rapat pembaahasan
penyusunan LKPJ hari ini dan semangat pembahasannya tentu kita berharap akan semakin diberi berkah, karena bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.

“Semoga output dari penyusunan LKPJ ini akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Majene, sehingga perjalanan pemerintahan tahun 2022 Insya Allah dengan rekomendasi itu kita bisa melakukan perbaikan,” sebut Ardyansyah.

Dia juga menyampaikan, sebagaimana yang disampaikan ketua pansus bahwa, untuk LKPJ tahun 2021 ini terdiri dari dua visi misi, diakhir
visi misi 2016-2021 dan diawal visi misi 2021-2026, tentu perubahan visi misi melahirkan konsekwensi perubahan-perubahan kegiatan yang juga berkonsekwensi pada perubahan pelaksanaan APBD.

“Jadi didalam laporan ini juga kita akan temukan terkait dengan kondisi APBD tahun anggaran 2021, dimana APBD pokok masih menggunakan
visi misi 2016-2021 dan kemudian terjadi perubahan asumsi kebijakan umum untuk mengacu pada visi misi tahun 2021-2026. Sebelum lanjut menjelaskan secara teknis nanti saya dibantu oleh jajaran Bappeda,” ucapnya. (Satriawan)