MAMASA, Koalisi Aktivis Mamasa (KAM ) menolak calon Pj Bupati Mamasa yang diduga lahir dari produk politik PDIP.
Hal itu diungkapkan salah seorang Aktivis Mamasa Tambrin yang mendesak kepada Kemendagri untuk mencoret nama Yakub Solon sebagai calon Pj kabupaten Mamasa, (Jumat (8/9/2023).
Menurut Tambrin, Yakub Solon diduga dibekingi salah satu partai politik penguasa yang tak lain dan tak bukan adalah PDIP. “Dasar kuat apa yang membuat kami menyampaikan hal ini, terbukti dengan adanya beredar foto Bapak Yakub solon bersama petinggi PDIP,” jelasnya.
Sekalu aktivis Mamasa, Tambrin menginginkan Pj bupati Mamasa harus orang netral yang tidak berafiliasi Partai politik untuk menjaga marwah wibawa pesta demokrasi 2024.
“Kami juga mendesak ke komisi ASN untuk segera memberikan sanksi kepada bapak Yakub Solong yang diduga melanggar kode etik sebagai ASN. Di mana kita ketahui beliau masih status aktif sebagai ASN di lingkup Pemprov Sulbar,” ungkapnya.
Jelas sekali dalam aturan dan surat edaran MENPAN RB nomor B/71/M.SM/.00.00l2017 di salah satu poin ditekankan disana bahwa ASN tidak boleh melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait pengusulan dirinya, maupun orang lain sebagai bakal calon Kepala daerah atau wakil kepala daerah, hal lain diperkuat dengan PP 53 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2010 tentang kode etik ASN.
Akibatnya, Koalisi Aktivis Mamasa akan segera melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan
- Menolak PJ Bupati Mamasa yang ber afiliasi Parpol
- Mendesak kepada PJ Gubernur Dan DPRD untuk Segerah menarik rekomendasi usulan atas nama Yakub Solon.
- Mendesak kepada Kemendagri untuk menolak PJ Bupati Mamasa yang di duga lahir dari partai politik karena akan menciderai Marwah pesta Demokrasi 2024 yang lahir dengan kepentingan politik.
- Mendesak kepada Komisi ASN di Jakarta untuk segera memanggil Bapak Yakub solon yang terduga bermain mata dengan salah satu parpol dalam hal kepentingan Untuk jadi PJ di buktikan dengan foto bersama petinggi salah satu parpol.
“Manakala tuntutan ini tidak diindahkan dipertimbangkan, maka kami akan ke Jakarta untum melakukan aksi demonstrasi di Kemendagri dan komisi ASN,” pungkasnya. (Syarifuddin Andi)
