POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Barat, Darmawel Aswar, SH, MH melakukan kunjungan kerja di Majene dalam rangka sosialisasi pengawalan penggunaan dana desa, program Marasa dan program lainnya, Rabu (5/2/2020) di ruang pola Kantor Bupati Majene.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Kadis PMD, Inspektorat dan Kepala BKAD, serta seluruh camat, lurah dan kepala desa.
Kajati Sulbar, Darmawel kepada wartawan menyebutkan, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur difokuskan di daerah pinggiran, dirinya berkewajiban untuk mengawal pembangunan infrastruktur di desa maupun kelurahan agar pembangunannya dilaksanakan sesuai Undang undang. “Mengawal pembangunan infrastruktur di desa dan mengedukasi agar pembangunan dilaksanajan sesuai dengan undang-undang,” ujarnya.
Kajati menambahkan, dirinya yakin dan percaya,,jika anggaran dikelola dengan baik, menjadi salah satu penentu, apakah kita bisa menjadi penyanggah bagi negara,” ucapnya
Kajati Sulbar menambahkan, dirinya terjun langsung dalam kunjungan kerja untuk melindungi setiap pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran dan mengawal investasi di desa.
Sementara bupati Majene, Fahmi Massiara mengapresiasi kajati Sulbar yang terjun langsung ke daerah untuk mengawal dana desa dan kelurahan. “Sangat mengapresiasi, sebab Kajati Turun langsung, biasanya hanya jaksanya yang datang jika ada kegiatan seperti ini,” ujar Fahmi Massiara.
Dalam pemaparannya, Fahmi massiara mengungkapkan profil kabupaten Majene yang terdiri dari 62 desa, 20 kelurahan dan delapan kecamatan serta berpenduduk 171 ribu jiwa.
“Sebagian besar (penduduk Majene berprofesi sebagai) nelayan dan petani. Kondisi geografis juga sebagian pegunungan dan dataran,” ungkapnya.
Selain itu, Fahmi juga menyinggun tentang pemilihan kades serentak beberapa waktu lalu yang diikuti 19 desa. “Kita baru selesai menggelar pilkades serentak, dan masih akan menggelar Pilkades serentak 2023 mendatang,” ungkapnya. (ih)
