POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Sulawesi Selatan. Rombongan diterima langsung ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado didampingi wakil ketua DPRD, Adi Ahsan, Rabu (22/9/2021) siang.
Usai diterima, rombongan yang jumlahnya 10 orang melanjutkan dengan pertemuan dengan beberapa anggota DPRD Majene lainnya, yang juga dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman Kabil di ruang rapat gedung DPRD Majene.
Pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam itu dipimpin Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado membahas beberapa hal terkait tentang perubahan ABPD tahun 2021 di Kabupaten Majene.
Wakil ketua DPRD Majene, Adi Ahsan di hadapan rombongan DPRD Sulsel menyampaikan, pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2021, DPRD melalui Banggar fokus membahas laporan pertanggungjawaban refocusing
anggaran, kemudian fokus pada Jampersal.
“Kita tidak berpikir berapa presentase, yang kita pikir semata-mata untuk kepentingan masyarakat Majene, misalnya masyarakat yang belum tercover BPI. Jadi kita juga tidak memilah daftar saja, karena kita berpikir bahwa kondisi Covid-19 ini betul-betul meminta “Pemaksaan” kepada pemerintah dan DPRD, bagaimana konsentrasi anggaran ke masyarakat, intinya semua anggaran terkonsentrasi ke masyarakat,” paparnya.
Adi Ahsan juga menyampaikan apresiasi kepada rombongan Komisi B DPRD Sulsel yang telah berkunjung ke DPRD Majene.
Legislator Partai Golkar Majene ini juga berharap agar sinergitas antara DPRD Majene dan DPRD Sulsel terus terjaga. “Kita inginkan sinergitas antara keduanya selalu terjalin dengan baik.,” pungkasnya.
Sementara itu wakil ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin ditemui di ruang rapat usai pertemuan mengatakan, Ia bersama rombongan datang ke DPRD Majene ini untuk bersilaturahmi, sekaligus sharing informasi pandangan-pandangan tentang Perubahan APBD tahun 2021 yang kita ketahui bersama, bahwa banyak yang sulit kita prediksi tentang pemotongan anggaran refocusing yang diwajibkan dari Kementerian Keuangan.
“Tadi pada pertemuan kami mendapatkan masukan yang cukup menarik dari DPRD Majene, karena dengan anggaran yang sangat minim sekitar 800 miliar, tapi bisa eksis, bisa mengatur anggaran sehingga bisa mewakili semua sektor yang ada di Majene ini. Kami juga sangat bergembira mendapatkan masukan-masukan dari DPRD Majene,” ungkap Nurhidayati. (adv-al-sat)
