MAMUJU- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Sabtu (10/10/2026). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan tata kelola dan kesiapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (UPTD Labkesmas) Provinsi Sulawesi Barat dalam mempersiapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Bimtek dibuka Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom) DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, yang hadir mewakili Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan Labkesmas dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurut Putri Anindy, persiapan penerapan PPK-BLUD perlu dilakukan secara terencana, mulai dari penguatan tata kelola, penataan administrasi dan keuangan, hingga pemenuhan dokumen pendukung. Langkah tersebut diperlukan untuk menunjang efektivitas pengelolaan layanan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan Fatmawati, Kepala Labkesmas Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai narasumber. Pengalaman pengelolaan laboratorium kesehatan di daerah tersebut menjadi referensi bagi peserta dalam memahami tata kelola kelembagaan dan pengelolaan layanan yang efektif serta sesuai ketentuan.
Materi yang dibahas meliputi tata kelola Labkesmas, pengelolaan keuangan, dan penelusuran dokumen yang dibutuhkan dalam persiapan penerapan BLUD. Peserta juga mendiskusikan peluang dan ketentuan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk aspek regulasi dan akuntabilitas yang perlu diperhatikan dalam pengembangan layanan.
Diskusi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dokumen, memetakan tantangan pengelolaan, serta menyusun langkah tindak lanjut bagi UPTD Labkesmas Provinsi Sulawesi Barat. Dengan persiapan yang memadai, penerapan PPK-BLUD diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya dan pengembangan pelayanan laboratorium secara lebih efektif.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan laboratorium kesehatan.
Menurut Nursyamsi, kesiapan menuju penerapan BLUD harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, kelengkapan dokumen, serta sistem pengelolaan keuangan dan pelayanan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional untuk mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Melalui bimtek ini, DKPPKB Sulbar berharap UPTD Labkesmas semakin siap mempersiapkan penerapan PPK-BLUD, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan bagi masyarakat.
