MAMUJU — Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan seluruh unsur memiliki pemahaman serta kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan melaksanakan rapat persiapan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 18 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana serta memastikan penanganan kedaruratan dapat dilakukan secara terencana, terpadu, cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Ulfian. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penyusunan dokumen RPKB sebagai pedoman dalam membangun sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang lebih efektif dan responsif.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh Theme Leader/TA Manajemen Bencana sekaligus Project Manager PT. Ide Bangsa Mahardika, Kevie Desderius, yang mengikuti rapat secara daring melalui Zoom.
Dalam pemaparannya, Kevie menjelaskan tahapan dan metodologi penyusunan RPKB, mulai dari pengumpulan data, identifikasi potensi ancaman dan risiko bencana, analisis kapasitas daerah, penyusunan skenario kejadian, hingga pengaturan mekanisme koordinasi dan penanganan kedaruratan bencana.
Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Operator Pengadaan Barang/Jasa BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Rendra Arifin, yang menyampaikan aspek administrasi serta dukungan proses pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RPKB.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Rahmat Rahim, Pejabat Fungsional, serta staf BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penyediaan data serta penyusunan substansi dokumen.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa penyusunan RPKB merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi situasi kedaruratan bencana.
Menurutnya, dokumen tersebut nantinya harus mampu menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam menentukan langkah, peran, sumber daya, serta mekanisme koordinasi ketika terjadi keadaan darurat.
