BEKASI- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Workshop Penguatan Implementasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Bekasi pada 3–6 Agustus 2026, dengan dukungan hibah United Nations Population Fund (UNFPA).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, World Health Organization (WHO), JHPIEGO, dan UNFPA, yang membahas berbagai strategi penguatan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
Delegasi Sulawesi Barat terdiri atas perwakilan pengelola program Kesehatan ibu dan anak serta pengelola Cek Kesehatan Gratis Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang membidangi Kesehatan Keluarga dan Layanan Primer, serta dokter spesialis anak dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Polewali Mandar.
Selama workshop, peserta memperoleh penguatan terkait implementasi Point of Care Quality Improvement (PoCQI) melalui Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) yang didukung pemanfaatan data sinyal fungsi pada aplikasi SIMATNEO. Selain itu, peserta juga mendalami analisis pola persalinan dengan pendekatan Respectful Maternity Care (RMC), penentuan Puskesmas mampu persalinan dan PONED melalui prioritisasi fasilitas pelayanan kesehatan, hingga penguatan jejaring rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal antara Puskesmas, praktik mandiri bidan maupun dokter, serta rumah sakit.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat.
“Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir harus terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, kesiapan fasilitas pelayanan, serta penguatan sistem rujukan yang terintegrasi. Hasil workshop ini akan menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas layanan PONED di Sulawesi Barat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, aman, dan bermutu,” ujar dr. Nursyamsi.
Menurutnya, penguatan layanan PONED juga sejalan dengan Panca Daya ke-3 Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, serta mendukung Quick Wins Sulbar Sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dalam mewujudkan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Melalui keikutsertaan dalam workshop ini, DKPPKB Sulawesi Barat berkomitmen mengoptimalkan implementasi seluruh hasil pembelajaran di daerah. Peningkatan kualitas layanan PONED akan diwujudkan melalui penguatan kapasitas tim, pemenuhan sarana dan prasarana, pemanfaatan data untuk peningkatan mutu layanan, serta kolaborasi yang semakin kuat dalam jejaring rujukan maternal dan neonatal.
Upaya tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin aman, berkualitas, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
