POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Untuk kali kelima secara berturut-turut, Majene raih predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu berdasarkan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara Virtual
Di Ruang Pola Kantor Bupati Majene Selasa, 22 September 2020.
Sekadar diketahui, Pemerintah kabupaten Majene meraih Penghargaan Barang Milik Negara (BMN) Awards 2020 dari Kementerian Keuangan RI, atas keberhasilannya mempertahakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut. Pengumuman dilaksanakan secara virtual melalui acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 Selasa 21 September 2020.
Wakil Bupati Majene H. Lukman, S. Pd, M. Pd yang menyaksikan secara virtual di ruang pola kantor Bupati Majene mengaku sangat bersyukur. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi banyak. ”Alhamdulillah Pemda Majene mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD, Camat dan pihak lainnya yang telah berkontribusi banyak,” ujarnya.
Prestasi ini bukan siapa siapa, lanjut Lukman, tapi kita ini milik kita semua. Lukman juga menambahkan penghargaan tersebut kedepannya dapat dipertahankan khususnya predikat WTP disetiap tahunnya.
Dalam Rakernas Virtual tersebut Wakil Bupati Majene didampingi Kepala BKAD dan Inspektur Inspektorat beserta Para Staf ahli, Para Asisten, Para Pimpinan OPD dan Camat. Selain kabupaten Majene, Provinsi Sulbar, Kabupaten Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah juga diganjar penghargaan yang serupa.
Rakernas dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Ia menyampaikan penghargaan tersebut sebagai apresiasi atas pencapaian yang baik oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terus menerus memperbaiki pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui predikat WTP 5 kali berturut-turut dan 10 kali berturut – turut.
Ia juga menyampaikan percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia menjadi prioritas pemerintah saat ini, agar dampak akibat pandemi yang dirasakan masyarakat dapat segera diatasi. Sri mengingatkan kembali, kendala work from home (WFH) untuk tiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah. (Ih)
