POINSEMBILAN.COM-MAJENE, Kunjungan Kerja Pansus DPRD Sulbar penanganan tanggap darurat pasca bencana dan penyaluran logistik di Sulbar dilaksanakan di Rujab Bupati Majene, Jumat (19/2/2021). Diterima langsung oleh Bupati Majene didampingi Kepala BPBD dan Kadis Sosial kabupaten Majene.
Selain Pansus DPRD hadir pula Wakil Ketua DPRD Sulbar Abd. Rahim. Pansus yang hadir diantaranya
H. Sudirman (Ketua Pansus), H. Abidin Abdullah, H. Risbar Berlian Bachrie, M. Irbad Kaimuddin, H. Hasan Bado dan H. Hamzah Zunuba.
H. Sudirman, Ketua Pansus, mengatakan,
DPRD Sulbar membentuk pansus untuk meninjau hal-hal yang terjadi di lapangan, baik itu satgas dan sebagainya. “Dalam masa transisi, sepertinya sudah mulai bagus koordinasinya. Kami dibentuk dalam 3 pansus, kami hadir disini sekarang khusus menangani anggaran dan logistik,” ujarnya.
Sudirman menambahkan, untuk Majene kekurangan tenda sekitar 4.000 berdasarkan laporan dari BPBD Majene, kemarin sudah dikirim 1.000 dari provinsi dan sudah diterima oleh BPBD Majene. “Maksud kami datang, ingin mendengarkan sampai sejauh mana penyaluran bansos dan logistik ke masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Majene, Lukman menjelaskan, sehari setelah gempa, pihaknya langsung bergerak, dan langsung membentuk posko induk di Bukit tinggi, sehingga akhirnya bantuan pun banyak yang langsung masuk ke posko, namun lebih banyak juga yang langsung ke warga pengungsi.
“Dengan Kondisi masih adanya gempa susulan yang sering terjadi dan adanya longsor di jalan, maka sebahagian donatur menitipkan bantuannya di pendopo,” ujarnya.
Dalam perjalanan bantuan ini, lanjut Lukman, setelah logistik terpenuhi, yang sangat dibutuhkan saat ini adalah tenda / terpal. “Pemda sudah pesan dan beli sebanyak 2.000, namun yang baru datang sebanyak 1.000. Dan sudah disalurkan semua,” tambahnya.
Lukman juga menyebut, ada persediaan 100 ton beras, dan itu semua sudah didistribusikan pada masa tanggap darurat, dengan melibatkan semua OPD yang ada untuk mengantarkan langsung ke 3 kecamatan.
“Yang sangat mendesak saat ini , MCK, Air Bersih, Huntara. Terkait masalah relokasi, yang jadi masalah adalah lahan atau lokasinya, kami mohon agar Pemprov dapat memperhatikan kami terkait masalah pembayaran lokasi. Termasuk alat berat,” tuturnya.
Bupati berharap, ada perhatian berupa jalan alternatif untuk jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bila terjadi bencana alam berupa tsunami. “Dalam penyusunan anggaran 2022, kami berharap diberi minimal Rp 2 M, dalam bentuk DKK,” pungkasnya. (Ih)
