Daerah  

Intervensi Stunting, Pemprov Mulai Inventarisir Pejabat dan Keluarga Sasaran

MAMUJU — Pemprov Sulbar kembali melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti arahan gubernur terkait gerakan penangajan kemiskinan ekstrem dan Stunting. 

Rakoor dipimpin langsung Staf Ahli Gubernur Sulbar Muhammad Hamzih, didampingi Asisten II Pemprov Sulbar Yakub F Solon, dan Sekretaris Bappeda Sulbar Darwis Damir, di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, (Eks Rujab Wagub), Rabu 8 Maret 2023. 

Muhammad Hamzih menyampaikan, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar, setiap pejabat harus melakukan intervensi terhadap keluarga sasaran.

Baca juga  Draf Perda Stunting di Majene, Akankah Dibebankan ke Anggaran Dana Desa?

“Semua pejabat harus turun mengatasi masalah kemiskinan,” ujar Hamzih. 

Oleh karena itu, rapat tersebut membahas terkait metode dan keluarga sasaran yang sudah ditetapkan di dua lokus, yakni Desa Sumare dan Kelurahan Rangas, Mamuju. 

Baca juga  DIBALIK JERUJI BESI, WARGA BINAAN LAPAS IIA PAREPARE MENGIKUTI UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN (UPK) PAKET C TAHUN AJARAN 2024/ 2025

Terkait data keluarga sasaran, nantinya akan diberikan kepada setiap pejabat. Diketahui untuk lingkup Pemprov Sulbar, terdapat 168 pejabat eselon II dan III di lingkup Pemprov Sulbar. Ditambah 251 pejabat eselon III yang melekat di SMA dan SMK. 

Baca juga  Masyarakat Kepulauan Mamuju Terima Paket Sembako

Gerakan ini juga mengajak bagi pejabat eselon IV yang ingin berkontribusi melakukan intervensi kemiskinan ekstrem dan Stunting di Sulbar. (rls)